Polemik Wajib Punya Garasi (2)

Harus Bagaimana Bila Tinggal di Gang Sempit?

   •    Jumat, 15 Sep 2017 08:10 WIB
perparkiranpemilik mobil wajib punya garasi
Harus Bagaimana Bila Tinggal di Gang Sempit?
Sebuah mobil terparkir di Jl Bahari, Jakarta, Senin (11/9). Pemprov DKI Jakarta mensosialisasikan Perda 5/2014 yang mengatur pemilik kendaraan bermotor agar tidak parkir di jalan dan wajib ditempatkan di garasi rumah. ANTARA Foto/Galih Pradipta

Metrotvnews.com: "Begitu ada surat keterangan punya garasi, baru boleh punya mobil," kata Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Pernyataan yang ditujukan kepada para pemilik dan calon pemilik mobil yang bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta itu untuk mematuhi Pasal 140 Perda 5/2014 tentang Tranportasi. Bunyi aturannya sabagai berikut:

  1. Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.
  2. Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan.
  3. Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat.
  4. Surat bukti kepemilikan garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan kendaraan bermotor diatur dengan peraturan gubernur.
Tidak ada yang baru dari aturan ini. Djarot hanya mengingatkan bahwa ada peraturan yang belum dipatuhi warga. Tapi pernyataan di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Rabu 6 September 2017 tersebut berbuntut kontroversi. Di media sosial dapat dengan mudah dilihat dinamika kelompok pro versus kontra keharusan memiliki garasi tersebut.

Kenyataannya deretan mobil parkir di sepanjang sisi jalan di permukiman padat penduduk di pelosok Jakarta  adalah pemandangan jamak. Sementara tempat tinggal pemilik mobil ada di dalam lorong-lorong sempit berkelok-kelok bagai labirin berjarak ratusan meter di sekitarnya.

Sebagian lainnya memarkir di lapangan, kolong jembatan, lahan tidur dan bangunan dengan membayar biaya sewa bulanan. Walau tahu risikonya dijahili, diserempet hingga dicuri dan sadar telah mengganggu hak-hak tetangga. Masalahnya mereka tidak punya pilihan selain memarkir aset benda bergerak seharga ratusan juta itu jauh dari pengawasan.



Ita, 37, adalah salah satu pemilik mobil yang memiliki garasi. Namun warga kompleks perumahan menengah di Cakung ini punya dua mobil dan garasinya hanya muat satu mobil. Alhasil mobil yang sang suami pakai untuk berangkat ke tempat kerja di Jakarta Pusat diparkir di depan rumah, memakan badan jalan yang menjadi hak umum dan berisiko hilang dicuri.

"Pernah sih mobilnya hilang dicuri. Tapi kan saya butuh satu mobil lagi untuk mengantar anak-anak ke sekolah," kata ibu tiga yang berkarir di sebuah perusahan energi itu.

Lain lagi pengalaman Ian, 38, yang setiap hari mengemudi Jakarta-Cikarang-Jakarta. Tempat kerja yang jauh dan belum memungkinkan untuk pindah mendekatinya dengan alasan sekolah anak-anaknya, mendorong Ian membeli mobil. Meski sadar dirinya tidak mampu membangun garasi di rumahnya yang berada di dalam gang dengan jalan akses hanya selebar dua meter.

Untungnya tetangga di mulut gang memiliki lahan seluas dua lapangan voli yang disewakan sebagai garasi komunal. Nilainya beberapa ratus ribu per bulan per satu slot parkir beratap seng tanpa pintu. "Saya bayar sewanya per tahun, agar lebih murah," katanya.

Di situlah kelonggaran dari peringatan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang dapat warga manfaatkan. Dia sama sekali tidak berniat melarang kepemilikan mobil dan sepenuhnya tahu sangat mustahil memaksa warga membangun garasi. Di sisi lain sangat tidak adil membiarkan hak-hak warga terhadap ruang publik dirampas deretan mobil parkir.

Jalan tengahnya adalah mengharuskan pemilik atau calon pemilik mobil melampirkan surat jaminan dari RT/RW setempat bahwa yang bersangkutan punya tempat parkir. Tidak harus di dalam areal tempat tinggal, namun bisa juga berupa slot di garasi komunal yang disewakan tak jauh dari tempat tinggal si empunya mobil.

"Boleh, yang penting ada jaminan tempat parkir yang disewakan dari RT/RW setempat. Kan kontroversial kalau bisa beli mobil, tapi enggak ada garasi," kata Djarot di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat 8 September 2017.


Perlu para pemilik mobil pahami memarkir mobil di badan jalan sangat mengancam keselamatan bersama. Bila terjadi kebakaran di tengah pemukiman padat itu, mobil pemadam kebakaran tidak bisa masuk mendekati pusat api gara-gara akses jalan terhalang deretan panjang mobil parkir dan pemiliknya yang panik menyelamatkan diri lupa membawa kunci mobilnya. Sungguh ironis bila ratusan rumah ludes terbakar gara-gara parkiran.

 


(LHE)