Peraturan Lalu Lintas

Denda Pajak Kendaraan Dihapus, Diharap Tingkatkan PAD

M. Bagus Rachmanto    •    Selasa, 20 Nov 2018 11:23 WIB
lalu lintasindustri otomotif
Denda Pajak Kendaraan Dihapus, Diharap Tingkatkan PAD
Ilstrasi-Antara

Jakarta: Dalamm rangka akuntabilitas pendapatan asli daerah (PAD) dan sektor pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang berlaku seja 15 November 2018.

"Saat ini program penghapusan data kendaran bermotor (Ranmor) masih alam tahap sosialisasi, maksud tujuan dari program ini untuk validitas data yang tercatat dengan jumlah ranmor yang operasional di jalan lebih akurat," jelas Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Bayu Pratama kepada Mrdcom.id melalui sambungan telepon, Selasa (20/11/2018).

Penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), sesuai Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2315 Tahun 2018.

Bayu mengungkapkan, program ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan, di mana masyarakat wajib pajak banyak yang melakukan proses perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sudah lebih dari lima tahun. "Banyak masyarakat wajib pajak yang melakukan pembayaran. Namun data riil-nya ada di pemerintah daerah."

Pelayanan penghapusan sanksi administrasi untuk PKB dan BBN-KB akan dilakukan pada Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di kantor Samsat bersama, gerai Samsat, Samsat kecamatan, Samsat keliling, dan anjungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Pekan Raya Jakarta, serta pembayaran melalui anjungan tunai mandiri (ATM).

"Program ini berlaku di seluruh Indonesia, namun dalam pelaksaannya menyesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah provinsi. Masa berlakunya sepanjang waktu, karena sudah diatur dalam UULAJ, tidak seperti program pemutihan pajak yang masa berlakunya terbatas," tutup Bayu.


(UDA)