Polemik Wajib Punya Garasi (4-selesai)

Mission (not) Imposible: Parkiran Lahan Sempit Jakarta

   •    Minggu, 17 Sep 2017 07:22 WIB
perparkiranpemilik mobil wajib punya garasi
<i>Mission (not) Imposible</i>: Parkiran Lahan Sempit Jakarta
Seorang warga melintas di antara puluhan mobil yang diparkir di atap sebuah gedung parkir di Jakarta. Antara Foto/Agung Rajasa

Metrotvnews.com: Pengadaan lahan perparkiran merupakan masalah besar di kota sebesar Jakarta. Ketersediaan lahan dan tempat parkir tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang meningkat seiring meningkatnya aktivitas warganya. Bagi banya orang mobil bukan barang mewah, tapi barang modal yang dibutuhkan untuk mencari nafkah.

Maka deretan mobil parkir di sepanjang jalan pemukiman padat di pelosok Jakarta adalah pemandangan jamak. Perda 5/2014 tentang Transportasi yang di pasal 140 mewajibkan pemilik mobil menjamin memiliki tempat parkir pun seolah sia-sia. Atas nama ketertiban dan kenyamanan semua warga kota, Pemprop DKI Jakarta bertekad menegakkan peraturan tersebut.

Masalahnya tanggung jawab siapakah pengadaan lahan parkir? Warga atau pemerintah?

Menurut pengamat tata kota Yayat Supriatna, rencana yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat tersebut sangat baik. Tetapi penerapannya secara tegas tidak mungkin efektif jika pemerintah tidak menyiapkan jalan keluarnya.

"Seharusnya, instrumen pelengkap dan sarana pendukung terlebih dulu dipenuhi sebelum diberlakukan,” ujar Yayat, dalam Primetime News, Metro TV (9/9/2017).

baca juga: Bila tinggal di gang sempit, mobil diparkir di mana?

Sebelum diterapkan, peraturan yang dibuat tiga tahun lalu tersebut semestinya diikuti upaya rekonstruksi konteks pembangunan penerapan aturan lebih lanjut. Misalnya, membangun gedung-gedung parkir atau menyediakan lahan untuk parkir bersama di pemukiman padat penduduk serta sentra aktivitas ekonomi.

American Planning Association menyebutkan bahwa parkir kendaraan memang harus ditempatkan di lahan kosong. Jika perlu di lahan yang khusus 'dibersihkan' untuk tujuan ini. Namun, harus digarisbawahi bahwa kekuatan untuk mencapai hal tersebut berada di otoritas kota bukan pada individu atau kelompok pribadi.

Dibanding mengadakan lahan parkir yang butuh lahan luas, penyediaan gedung parkir berkapasitas jumbo merupakan opsi masuk akal bagi Jakarta. Bila biaya untuk membangun gedung parkir seperti di perkantoran dan perbelanjaan mewah terlalu besar sebab butuh lahan luas, ada opsi gedung parkir otomatis yang lebih hemat tempat.

Gedung parkir otomatis merupakan gedung parkir bertingkat (susun) dengan lift yang kerjanya sudah diatur dengan sistem canggih. Gedung parkir ini diklaim tak hanya menghemat 30-50 persen luas lahan, juga efektif dan diklaim aman dari pencurian.

Pertama kali diaplikasikan di Prancis awal tahun 1900-an, gedung parkir otomatis sudah diaplikasikan di AS dan Eropa. Denmark punya gedung parkir otomatis terbesar yang punya 20 lift dan mampu menampung seribu unit mobil sekaligus.



Indonesia sebetulnya tidak terlalu tertinggal. Bahkan sejak tujuh tahun silam sudah ada gedung parkir otomatis (dengan sistem puzzle) yang berada di RSCM Kencana, Jakarta Pusat. Empat unit gedung yang masing-masing terdiri dari 12 tingkat tersebut kapasitas totalnya 96 unit mobil.

Memang daya tampungnya kecil. Tapi bila bandingkan dengan luas lahannya yang kurang dari 200 meter persegi, jelas sebuah prestasi. Bila tempat parkir itu berupa lapangan terbuka, maka untuk 96 unit mobil membutuhkan lahan 10 kali lebih luas.

Meski irit penggunaan lahan, dengan sistem dan teknologi canggih demikian tentu akan berimbas kepada biaya pembangunan yang tentu memakan biaya tak sedikit. Belum lagi biaya perawatan sistemnya.

Bila memang Pemprop DKI Jakarta konsisten mewajibkan warganya yang memiliki mobil bisa menjamin mempunyai termpat parki, maka harus konsekwen. Yaitu pro-aktif memastikan bahwa warganya tidak lagi memakir mobil di jalanan dengan cara menyediakan gedung parkir bersama. Memang benar menemukan lahan yang luasnya sesuai -terutama harganya- di pemukiman padat bagai mission imposible, tetapi tidak berarti tidak mungkin dilaksanakan.



(Esti Galuh)


 


(LHE)