4 Juta Kendaraan Belum Bayar Pajak

Haufan Hasyim Salengke    •    Senin, 19 Nov 2018 13:14 WIB
pajak kendaraan
4 Juta Kendaraan Belum Bayar Pajak
Ilustrasi--Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (7/11). (Foto: MI/Arya Manggala).

Jakarta: Selama November hingga akhir Desember 2018 aparat gabungan akan merazia pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Razia bakal digelar di lima wilayah Jakarta untuk menertibkan administrasi dan registrasi dokumen kendaraan bermotor.

Kepala Unit Pelaksana PKB dan BBNKB Jaksel, Khairil Anwar, mengungkapkan ada kurang lebih 4 juta kendaraan bermotor yang belum didaftarkan ulang oleh pemiliknya. Potensi pajak dari itu sekitar Rp1,5 triliun.

"Nah, ini yang harus kita kejar. Kita lakukan razia agar yang belum mendaftar ulang segera melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor," ujar Khairil saat ditemui di kegiatan Razia Gabungan Pengesahan STNK serta Sosialisasi Program Penghapusan Sanksi Pajak di DKI Jakarta bertempat di Depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin, 19 November 2018.

Hari ini tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, dan Jasa Raharja melakukan razia pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Baca: Pembayaran Pajak Kendaraan Meningkat 20 Persen

Pengendara yang terjaring tidak membawa STNK yang sah atau melanggar UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan ditilang kepolisian. "Dikeluarkan surat bukti pelanggaran. Tetapi kalau dia (pelanggar) mau bayar dia tidak perlu diberikan bukti pelanggaran," tegasnya.

"Kalau misalkan dia kena bukti pelanggaran (tilang), maka tetap dari BPRD akan meminta kepada yang bersangkutan membuat pernyataan kapan dia sanggup akan membayar PKB," imbuh Khairil.

Pelanggar akan diberikan keringanan tenggang selama lima hari untuk membayar. Jika tidak taat memenuhi surat pernyataan dalam lima hari, petugas akan mendatangi rumah yang bersangkutan.

Khairil menegaskan, dalam kebijakan ini, pihak mereka menerapkan sistem reward and punishment. Warga yang belum membayar PKB akan diberikan insentif pajak berupa pembebasan dari denda PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Ia mengimbau masyarakat untuk bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk malakukan tertib administrasi kendaraan bermotor mereka. Kebijakan penghapusan denda PKB dan BBKB ini berlangsung sejak 15 November lalu hingga 15 Desember 2018.

"Biar warga di jalan raya tidak menghadapi gangguan perjalanan," tandasnya.


(YDH)