Polemik Wajib Punya Garasi (3)

Tuntutan Garasi ala Negeri Sakura

   •    Sabtu, 16 Sep 2017 09:09 WIB
parkir liarperparkiran
Tuntutan Garasi <i>ala</i> Negeri Sakura
Petugas dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP DKI Jakarta menderek sebuah mobil yang parkir di trotoar pemukiman Jl Latumenten, Jakarta, Selasa (8/8/2017). MI/ARYA MANGGALA

Metrotvnews.com: Pemprop DKI Jakarta kembali menggelar operasi Bulan Tertib Trotoar (BTT). Operasi penertiban kendaraan bermotor yang parkir di trotoar ini bagian sosialisasi keharusan memiliki garasi bagi pemilik mobil sebagaimana diatur pasal 140 Perda 5/2014 tentang Transportasi.

"Sekarang kita sosialisasikan. Sekarang ada Bulan Tertib Trotoar (BTT) dan Oktober sudah mulai ada penindakan," kata Gubernur DKI Jakarta  Djarot Saiful Hidayat, Jumat (8/9/2017).

Masalahnya tidak sedikit warga Jakarta pemilik mobil yang bertempat tinggal di rumah susun dan pemukiman padat dengan akes jalan sempit. Karena tidak punya garasi, bahkan masuk gang pun tidak mungkin, mobil pun diparkir di trotoar dan pinggiran jalan-jalan besar terdekat.

Sementara di garasi yang disyarakan tidak harus berada di rumah tempat tinggal. Bisa di tempat lain yang diperuntukkan sebagai tempat menyimpan mobil, seperti lahan atau garasi sewa. Keberadaan slot parkir bagi mobil bersangkutan harus dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari RT/RW setempat.

"Boleh, ada jaminan tempat parkir yang disewakan. Saya tidak membatasi orang beli mobil. Saya minta kalau Anda punya mobil Anda berkewajiban punya garasi dong agar enggak nyusahin tetangganya," jelas Djarot.

baca juga: Terganggu Parkiran Mobil Tetangga? Gugat aja

Jika di Jakarta kewajiban pemilik mobil memiliki garasi baru akan ditegakkan, di Jepang sudah berlaku lama. Memarkir kendaraan bermotor roda empat dan dua tidak di tempat seharusnya, adalah pelanggaran hukum dengan sanksi denda berat.

Bahkan calon pembeli mobil di Jepang harus bisa membuktikan memiliki garasi atau jaminan sewa tempat parkir alias Kei Jidosha. Surat bukti yang disebut Shako Shomei itu harus ditunjukkan ketika membeli mobil dan penjual berhak membatalkan transaksi bila ternyata jaminan ternyata palsu.

Urusan tidak berhenti di situ. Ketika mendaftarkan kepemilikan kendaraannya ke kepolisian setempat dan mengurus pajaknya, wajib melampirkan denah garasi yang disebutkan dalam Shako Shomei. Bila garasi/tempat parkir berstatus sewa, jaraknya tak boleh lebih dari 150 meter tempat tinggal pemilik mobil.

Padahal sangat jarang apartemen dan kondominium di kota-kota besar Jepang yang memiliki tempat parkir tersendiri. Jika pun ada yang menyediakannya, maka ada biaya sewa tambahan. "Di Tokyo biaya sewanya sekitar Rp 5 juta per bulan," tulis Abdur Rokhman, WNI di Jepang, dalam blog pribadinya.



Aturan serupa juga berlaku untuk pemilik dan penyewa rumah tapak. Keterbatasan lahan disiasati pemilik rumah dengan membuat rumah bertingkat tiga. Lantai dasar untuk garasi, sementara dua lantai di atasnya untuk tempat tinggal. Dinding garasi pun harus menyisakan jarak minimal 50 cm dengan sisi terluar mobil.

Sekali lagi urusannya tidak berhenti sampai di situ. Ada pajak terpisah dibayar pemilik rumah untuk garasi atau carport yang berada di dalam wilayah properti pribadinya itu. Meski nilai pajak untuk carport lebih rendah bila dibanding garasi tertutup, namun tetap ada pengeluaran tambahan untuk aset properti yang juga dikenakan pajak.

Oh ya, masih ada premi asuransi kecelakaan yang harus pemilik bayar untuk setiap mobilnya. Berbeda dengan di Indonesia, penerima manfaat asuransi adalah pemilik kendaraan korban kecelakaan yang melibatkan mobil kita. Artinya ada premi terpisah bila mau risiko kecelakaan atas mobil kita juga ditanggung asuransi.

Untungnya pemerintah Jepang sangat konsekuen dengan peraturan ketat dan aneka pajak tinggi tersebut. Mereka menyediakan sarana transportasi massal yang mudah dan murah bagi warganya, termasuk bagi lanjut usia dan difabel. Sehingga warganya tak memaksakan diri menyewa dan membayar pajak garasi demi bisa memiliki mobil penunjang aktifitas harian.




 


(LHE)