Regulasi Otomotif

Ini Alasan Pemerintah Larang Impor Mobil 3.000 CC

Ekawan Raharja    •    Kamis, 06 Sep 2018 10:18 WIB
industri otomotifregulasi otomotif
Ini Alasan Pemerintah Larang Impor Mobil 3.000 CC
Pemerintah mengembargo mobil-mobil bermesin 3.000 cc ke atas. Prestige Motors

Jakarta: Para petrolhead yang ingin membeli sportcar dengan kubikasi mesin 3.000 cc ke atas tampaknya harus bersabar terlebih dahulu. Mengingat pemerintah saat ini sedang menghentikan impor untuk mobil-mobil dengan kubikasi mesin 3.000 cc ke atas.

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kemenperin, Putu Juli Ardika, sudah menghentikan impor mobil-mobil berkubikasi 3.000 cc ke atas. Dia menjelaskan kalau larangan ini sudah mendapatkan restu dari presiden, wakil presiden, dan menteri terkait.

"Itu untuk menjaga neraca perdagangan kita. Dengan keadaan ekonomi sekarang, mobil itu bukan kebutuhan pokok," ujar Putu usai acara seremoni Realisasi 1 Juta Unit Ekspor CBU pada Rabu (5/9/2018) di Tanjung Priok Jakarta.

Putu juga menjelaskan peraturan mengenai embargo mobil berkubikasi 3.000 cc ke atas belum diketahui kapan akan berakhirnya. Menurutnya pemerintah akan melihat sejauh mana situasi ekonomi di dalam negeri.

Bisnis Importir Umum

Larangan impor mobil-mobil mesin berkubikasi 3.000 cc ke atas tentu akan berpengaruh kepada importir umum dan agen tunggal pemegang merek (APM) supercar. Cuma pemerintah akui sudah membuka komunikasi dengan mereka.

"Ada komunikasi. Dulu kita sampaikan kira kurangim dari dia minta 10 jadi satu atau dua. Setelah itu kita lihat Rupiah terus terkoreksi, jadi kita benar-benar hentikan. Tepi beliau (importir umum) akhirnya memahami juga," beber Putu.

Bagi yang sudah memesan mobil tentu juga berpengaruh. Bisa saja pesanan mereka didapatkan atau juga dibatalkan oleh pemerintah.

"Kalau yang sudah proses di dalam negeri (inden), kita coba lihat PIB (pemberitahuan impor barang)-nya. Sekarang baru kami imbau untuk menyampaikan surat itu, nanti dipertimbangkan dan mendapatkan persetujuan Ditjen (direktorat jenderal) dan Kementerian terkait," kata Putu.

"Nah itu sebagai bahan pertimbangan saja setelah itu akan dibicarakan karena pengambilan keputusannya bakal berbeda. Jadi ya bisa dapat bisa juga tidak," ucap Putu.


(UDA)