Industri Otomotif

Gaikindo Menanti Kebijakan Mobil Listrik

Ekawan Raharja    •    Jumat, 21 Jul 2017 10:24 WIB
industri otomotif
Gaikindo Menanti Kebijakan Mobil Listrik
BMW i3 merupakan salah satu mobil listrik yang ada saat ini. BMW

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah kini mulai membuka wacana mengenai regulasi mobil listrik. Tentu saja rencananya ini mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari badan industri otomotif nasional yaitu Gabungan Industri Kendraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Ketua Umum Gaikindo, Yohanes Nangoi, menjelaskan bahwa industri akan mematahui kebijakan pemerintah. Hanya saja untuk mobil listrik, diharapkan aturan mainnya bisa lebih jelas.

Kami ini pelaku industri binis. Jadi kalau pemerintah mengarahkan kemana, kami ikut. Mobil listrik ini sampai sekarang belum jelas ada patokannya misalnya aturan main seperti apa, pajak-pajaknya seperti apa belum jelas," ungkap Nangoi pada Rabu (19/7/2017) di Ritz-Carlton Kuningan Jakarta.

Nissan Leaf termasuk mobil yang 100 persen berjalan menggunakan tenaga listrik. Nissan

Merek-merek mobil juga diakui siap untuk mengembangkan mobil listrik karena teknologinya sudah ada. Hanya saja kendala regulasi, perpajakan, kebijakan fiskal harus bisa diselesaikan agar tidak bermasalah ketika mobil listrik diluncurkan.

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mennjelaskan bahwa mobil listrik sudah masuk ke dalam pembahasan pemerintah. Nantinya aturan main mobil ramah lingkungan tersebut akan diatur dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang isinya mendukung pengembangan mobil listrik.

"Mungkin pakai Perpres dan sudah ada instruksi tertulis dari Bapak Presiden. Bahwa pemerintah bakal mendukung pengembangan mobil listrik," kata Jonan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Rabu 19 Juli 2017.

Jonan juga menjelaskan terkait rencana Perpres itu, ia telah berbicara kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Ada kemungkinan penggunaan dan pengadaan mobil listrik akan mendapat keringanan pajak. "Salah satunya memang dalam masalah perpajakan itu," ucap dia.


(UDA)