Industri Otomotif

Honda Masih Ogah Bicara Mobil Listrik

Ahmad Garuda    •    Minggu, 27 May 2018 07:13 WIB
mobil listrikhonda mobil
Honda Masih Ogah Bicara Mobil Listrik
Salah sati mobil konsep Honda yang menggunakan sistem penggerak full listrik. Electrek

Jakarta: Bicara soal mobil listrik, pemerintah punya target yang mengejutkan tentang mobil listrik. Yaitu pada 2025 nanti, 20 persen penjualan mobil nasional, adalah mobil listrik. Meski mayoritas pabrikan menyambut antusias, namun Honda tak ingin gegabah mengomentari soal itu. Mengingat mobil nol emisi seperti mobil listrik, itu butuh regulasi yang super kompleks.

Marketing & Affter Sales Service Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Jonfis Fandy menegaskan bahwa mereka tak mau lagi asal bergerak. Lantaran pengalaman mengimpor mobil ramah lingkungan yaitu hybrid, pun pemerintah masih belum menepati janjinya.

"Kalau kami di Honda cenderung memilih untuk menunggu keputusan dari pemerintah. Kami tak ingin terlalu banyak berkomentar ini dan itu, mengingat pemerintah juga belum menetapkan apa-apa tentang mobil listrik. Semuanya masih berupa wacana, garis besarnya belum ditentukan. Bicara tentang mobil nol emisi, harusnya berbicara soal prosesnya secara keseluruhan," ujar Jonfis kepada medcom.id di Senayan City, Jakarta Selatan.

Jonfis yang tersenyum ringan ketika ditanya tentang kesiapan mereka untuk menyambut era mobil listrik di Indonesia, terlihat lebih realistis. Mereka tak ingin berspesukasi yang ujung-ujungnya malah bisa menyusahkan diri sendiri. Seperti halnya pengalaman mereka menjual CRZ yang merupakan andalan brand tersebut untuk mobil hybrid di Indonesia.

"Awalnya dikatakan bakal ada perlakuan khusus, makanya berdua dengan pabrikan lain, kami berani memasukkan mobil hybrid ini di pasar nasional dan menjualnya secara resmi. Namun apa hendak dikata, sistem perpajakan malah menghitung mobil ini memiliki dua mesin yang berarti juga harus menggandakan pajaknya. Jadi rasanya tidak sesuai dengan komitmen pemerintah mendukung teknologi otomotif ramah lingkungan."

Hal ini pula yang mendasari mereka ingin melihat komitmen besar pemerintah, terutama soal kepastian regulasi, lalu juga kepastian komitmen kendaraan ramah lingkungan yang seutuhnya.


(UDA)