Mobil Listrik

Menperin Akui, Perlu Bangun Infrastruktur Mobil Listrik

Ahmad Garuda    •    Jumat, 22 Dec 2017 16:14 WIB
mobil listrik
Menperin Akui, Perlu Bangun Infrastruktur Mobil Listrik
SPLU untuk kendaraan listrik bakal fokus pengembangan infrastruktur dari Kementerian Perindustrian. Dok MI

Jakarta: Keluhan beberapa brand terkait infrastruktur stasiun penyedia listrik umum (SPLU) yang tidak sesuai dengan spesifikasi mobil listrik yang banyak beredar, dijawab langsung oleh Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Orang nomor satu di Partai Golkar itu pun menegaskan bahwa saat ini mereka sedang menggodok regulasi yang tepat untuk mobil listrik. Termasuk prasarana atau infrastruktur terkait mobil tanpa emisi itu.

Menurutnya, sudah beberapa bulan terakhir sejak mereka menetapkan mobil listrik bakal dikembangkan untuk pasar nasional, sudah intens melakukan riset. Bukan hanya mobil-mobil listrik dan regulasinya tapi juga sarana pendukungnya seperti SPLU tadi.

"Ini adalah kendala terbesar yang harus kita hadapi dan dirumuskan secepatnya. Segmen otomotif yang satu ini sangat berbeda dengan mobil-mobil. Begitu juga spesifikasi dan tata cara pengisian listrik di baterainya sangat berbeda dengan listrik di rumah. Sehingga wajar jika penyusunannya agak lama," tandas Airlangga kepada medcom.id beberapa waktu lalu.

Selain menegaskan regulasi tentang infrastruktur mobil tersebut, Airlangga juga menegaskan solusi lain yang ingin mereka tempuh seperti sistem hybrid di SPLU tersebut. Sistem yang dimaksud adalah gabungan antara generator pembangkit listrik dan aliran listrik langsung dari perusahaan penyedia listrik negara (PLN).

"Ya ini adalah salah satu solusi, jadi nanti SPLU-SPLU itu juga punya sistem hybrid. Menggunakan dua sumber listrik yang bakal diisikan ke kendaraan listrik. Yaitu dari generator dan listrik murni dari PLN."

Bocoran solusi yang diberikan Airlangga ini, memang cukup menarik. Artinya bahan bakar minyak akan tetap terpakai, tapi hanya untuk membangkitkan listrik di generator-generator tersebut. Ini juga bisa sangat membantu, ketika listrik dari PLN terputus saat terjadi masalah.

Lantaran semuanya masih dalam proses riset, maka Kementerian Perindustrian bakal lebih intens memperhatikan efek positif dan negatifnya. Terutama untuk jangka panjangnya.


(UDA)