Indonesia Harus Protes Pernyataan Sekjen PBB

Fajar Nugraha    •    Kamis, 30 Apr 2015 17:41 WIB
eksekusi mati
Indonesia Harus Protes Pernyataan Sekjen PBB
Sekjen PBB Ban Ki-Moon (Foto: AFP)

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon melalui juru bicaranya mengecam pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia. Kecaman tersebut seharusnya diprotes oleh Pemerintah Indonesia.

"Pernyataan hukuman mati dari Sekjen PBB yang disampaikan berdekatan dengan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia mengindikasikan pernyataan tersebut ditujukan kepada Indonesia," ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, dalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Jakarta, Kamis (30/4/2015).

"Padahal Sekjen PBB tidak seharusnya menyampaikan pernyataan yang bersifat khusus dan ditujukan ke negara tertentu. Larangan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB," lanjutnya.

Hikmahanto melihat seharusnya Sekjen PBB tidak seharusnya melontarkan kecemana tersebut. Melihat isi dari tersebut menyatakan, "Tidak ada ketentuan yang termaktub dalam piagam ini yang memberi kewenangan bagi PBB untuk melakukan intervensi terkait dengan masalah-masalah yang esensinya merupakan yurisdikasi dari setiap negara".

Sekretariat Jenderal sebagai salah satu organ utama dari PBB termasuk organ yang terikat dengan Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB. Pernyataan Sekjen PBB disampaikan seolah PBB lebih tinggi dari Indonesia sebuah negara yang seharusnya dihormati kedaulatannya.

"Ban Ki Moon sebagai pejabat tertinggi di Sekretariat Jenderal seharusnya menahan diri membuat pernyataan yang terkait dengan hukuman mati mengingat sejumlah negara, termasuk AS, masih menganut hukuman mati. Bahkan, ketika Tiongkok dan Arab Saudi melaksanakan hukuman mati baru-baru ini tidak ada pernyataan dari Sekjen PBB," ungkapnya.

"Terlebih lagi Ban Ki Moon yang berkewarganegaraan Korea Selatan tidak memiliki legitimasi moral untuk menyampaikan hal-hal terkait hukuman mati mengingat di negaranya masih dikenal hukuman mati. Jangan sampai PBB oleh Sekjen Ban Ki Moon disejajarkan dengan Amnesty International yang merupakan LSM internasional," tegas Hikmahanto.

Lebih lanjut Hikmahanto menambahkan bahwa, Menlu dan Dubes Indonesia di PBB perlu melakukan protes yang keras dalam waktu dekat agar tindakan Indonesia selaras dengan semangat Bandung. Ini mengingat Dasasila harus terus direlevankan di abad ini sebagaimana dicanangkan dalam penyelenggaraan KAA baru-baru ini.

Bagi Indonesia masalah hukuman mati sudah tidak lagi pada isu pro dan kontra tetapi pada masalah apakah pihak asing dapat menghormati kedaulatan Indonesia dan menjauhkan diri dari keinginan untuk mengintervensi.

"Para penyelenggara negara harusnya mempertahankan Indonesia sebagai negara berdaulat yang tidak bersedia di-bully oleh Sekjen PBB. Bila Menlu dan Dubes Indonesia di PBB mendiamkan terus pernyataan-pernyataan dari Sekjen PBB dikhawatirkan kemarahan publik tidak dapat terbendung," tutup Hikmahanto.


(FJR)