BKPM Pastikan Segera Tindaklanjuti Tax Allowance

Angga Bratadharma    •    Minggu, 03 May 2015 15:31 WIB
tax allowance
BKPM Pastikan Segera Tindaklanjuti  <i>Tax Allowance</i>
KEPALA BKPM - MI/ARYA MANGGALA

Metrotvnews com, Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan akan segera menindaklanjuti prosedur permohonan fasilitas tax allowance di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat BKPM. BKPM berharap kegiatan ini meningkatkan rasa kepastian bagi para investor.

Sekadar diketahui, hal ini berkaitan dengan rencana BKPM yang akan menerbitkan peraturan pelaksanaan PP No 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagai peraturan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011. 

" Mengenai prosedur permohonan fasilitas tax allowance di PTSP Pusat BKPM, dimana setelah pemohon menyampaikan ke front officers PTSP Pusat di BKPM akan dilakukan pengecekan lebih lanjut," ungkap Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Lestari Indah, dalam keterangan resmi BKPM, di Jakarta, Minggu (3/5/2015).

Dalam hal permohonan sudah lengkap dan benar untuk ditindaklanjuti, BKPM akan menyelenggarakan Rapat Trilateral dengan mengundang pejabat setingkat eselon-I atau yang mewakili dari BKPM, Kementerian Keuangan c.q. direktur jenderal pajak dan staf ahli menteri keuangan serta kementerian teknis sesuai dengan bidang usaha yang diajukan dalam permohonan.

&ldquo Rapat Trilateral menghasilkan kesepakatan apakah menyetujui permohonan usulan tax allowance atau menolaknya. Di dalam Perka BKPM tersebut kami juga mengatur batasan waktu bagi penerbitan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan tax allowance tersebut. Ini komitmen kami dalam memberikan kepastian bagi investor,” pungkas Lestari.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menerbitkan PP No 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (tax allowance) yang akan efektif berlaku mulai 6 Mei.


(ABD)