Tak Ada Lagi TKI untuk Rumah Tangga di Timur Tengah

Pelangi Karismakristi    •    Senin, 04 May 2015 19:38 WIB
tki bermasalah
Tak Ada Lagi TKI untuk Rumah Tangga di Timur Tengah
foto: Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah memutuskan menghentikan penempatan tenaga kerja informal sektor domestik ke negara-negara Timur Tengah. Sebagai gantinya, hanya TKI terdidik yang akan dikirim untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja sektor formal di sana.

"Kita menyatakan adanya pemberhentian dan pelarangan di sektor domestik," kata Menaker Hanif Dhakiri dalam surat elektronik, Senin (4/5/2015).

Larangan ini hanya berlaku untuk pengiriman gelombang baru. Bagi para TKI baru yang telah mendaftar dan sedang menunggu jadwal pemberangkatan, maka larangan tersebut tidak berlaku sepanjang mereka sudah diikat kontrak kerja.

Sementara untuk TKI yang masih terikat kontrak kerja di Timur Tengah, dipersilahkan untuk menyelesaikannya hingga akhir masa kontrak. Bila mereka hendak memperpanjang kontraknya, tim dari Kementerian Luar Negeri di masing-masing negara bersangkutan siap memfasilitasinya.

"Yang sudah habis kontraknya, segera pulang. Sudah diproses di BNP2TKI sekitar 470 TKI, kita kasih masa transisi tiga bulan dan masih diizinkan," sambung Hanif.

Surat Keputusan Menaker tentang Penghentian Penempatan TKI pada pengguna seluruh negara-negara Timur Tengah akan disahkan dalam pekan ini. Tercatat ada 21 negara di dalam draft SK itu, yaitu Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libia, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania.

Alasan penghentian penempatan TKI pekerja rumah tangga di Timur Tengah adalah tidak berlakunya kontrak kerja secara efektif. Ini karena praktek sistem kafalah di Timur Tengah yang condong kepada privasi majikan, jauh lebih kuat posisinya dibanding kontrak kerja.

Akibatnya posisi TKI rumah tangga di mata hukum pun lemah. Tidak ada yang bisa TKI lakukan bila dipindahtangankan ke majikan lain atau dilarang pulang ke Indonesia meski sebenarnya sudah berakhir masa kontraknya. 

Payung hukum penghentian permanen penempatan TKI pekerja rumah tangga di Timur Tengah adalah UU 39/2004. Di dalam disebutkan bahwa pemerintah diberi kewenangan penuh mengatur penempatan TKI ke luar negeri agar lebih sejahtera dan terlindungi. 

"Pemerintah juga dapat menutup penempatan ke negara tertentu jika pekerjaan tersebut dinilai membawa mudhorat dan bahkan merendahkan nilai-nilai kemanusiaan dan martabat bangsa," tegas menaker. 
 


(LHE)