Kecaman PBB Tak Bisa Ubah Kebijakan RI soal Hukuman Mati

Al Abrar    •    Selasa, 05 May 2015 15:47 WIB
eksekusi mati
Kecaman PBB Tak Bisa Ubah Kebijakan RI soal Hukuman Mati
Yasonna Laoly. Foto: Susanto/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: PBB dan Pemerintah Prancis mengecam eksekusi terhadap terpidana mati di Indonesia. Tapi Pemerintah RI tak mau ambil pusing soal kecaman maupun tekanan dari dunia internasional.

"Ya enggak apa-apa, kita kan menegakkan hukum kita. Jadi kita punya kekuatan hukum sendiri," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, di Kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Selasa, (5/5/2015).

Menurut dia, wajar ketika ada negara protes saat warganya dieksekusi mati di negara lain. "Bahwa kalau ada negara-negara lain yang protes itu wajar. Mereka kan membela warga negaranya. Kita kan juga gitu, sama saja," ujarnya.

Seperti diberitakan, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon melalui juru bicaranya mengecam eksekusi mati di Indonesia. Selain PBB, Prancis dan beberapa negara lain turut memprotes hukuman mati yang sudah berjalan dua gelombang tahun ini.

Warga negara Prancis, Serge Areski Atlaoui masuk dalam daftar terpidana mati kasus narkoba yang dieksekusi di gelombang II, pekan lalu. Namun Kejaksaan Agung menunda eksekusi setelah Serge mengajukan permohonan gugatan ke PTUN.

Sama seperti Serge, pemerintah juga menunda eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso, warga negara Filipina. Itu karena otoritas di Filipina tengah menyelidiki sindikat narkotika yang merekrut Mary Jane.

Sementara delapan terpidana mati kasus narkoba lainnya dieksekusi di tahap II meski ada gelombang protes, baik dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan pada tahap I Januari lalu, enam terpidana mati kasus narkoba yang dieksekusi.


(KRI)