Lulung Enggan Dikatakan Sebagai Whistle Blower

Wanda Indana    •    Selasa, 05 May 2015 17:09 WIB
korupsi ups
Lulung Enggan Dikatakan Sebagai <i>Whistle Blower</i>
Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana (Foto: MI/ Atet)

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung enggan dikatakan sebagai whistle blower dalam kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) di APBD Perubahan DKI 2014.
 
"Kalau whistle blower tergantung pihak kepolisian, informasi apa yang mereka terima dan butuhkan. Saya hanya berusaha kooperatif memberikan data yang bisa menjadi bahan penyelidikan. Saya konsen terhadap pengungkapan masalah ini dan membantu sepenuhnya sesuai apa yang dibutuhkan," kata Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2015).
 
Menurut Lulung, pemanggilan yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri bukan untuk memeriksa dirinya, tetapi sekedar meminta keterangan selama dirinya menjabat sebagai koordinator Komisi E selama 2,5 tahun.
 
"Saya itu bukan diperiksa, hanya dimintai keterangan sebagai saksi. Jangan sampai seolah-olah Haji Lulung calon tersangka, kita ini harus bantu polisi untuk mengungkap kasus UPS. Saya juga mau tahu siapa sebenarnya yang menjadi biang keladi, rampok APBD," ujarnya.
 
Seperti diketahui, Bareskrim Polri telah memanggil dan memeriksa Lulung bersama rekan kerjanya Fahmi Zulfikar yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi E.
 
Hingga saat ini, Subdit Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sudah menetapkan dua tersangka kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS dalam APBD Perubahan DKI 2014. Keduanya adalah Alex Usman selaku PPK Suku Dinas Pendidikan Menengah (Dikmen) Jakarta Barat dan Zainal Soleman yang merupakan PPK Sudin Dikmen Jakarta Pusat.
 
Keduanya dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 51 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Mabes Polri menyatakan kasus tindak pidana korupsi pengadaan UPS bagi 49 sekolah di Jakarta Pusat dan Barat itu, mengakibatkan kerugian negara hingga Rp50 miliar lebih.


(FZN)