JK: DPR Tak Perlu Revisi UU Pilkada & UU Parpol

Dheri Agriesta    •    Selasa, 05 May 2015 19:47 WIB
pilkada serentak
JK: DPR Tak Perlu Revisi UU Pilkada & UU Parpol
Jusuf Kalla, Irman Gusman, Surya Paloh, dan Ical saat open house di kediaman JK, Jakarta, Jumat (9/8/2013). Antara Foto/Saptono

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut masih ada kesempatan bagi Partai Golkar dan PPP untuk ikut pilkada serentak tahun ini. JK menilai DPR tak perlu merevisi Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Partai Politik.

"Kan pendaftarannya (calon kepala daerah) Juli, sekarang Mei. Jadi Golkar harus menyelesaikan sebulan ini atau pengadilan memutuskan segera," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2015).

Perselisihan Partai Golkar masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Jika PTUN tidak mengeluarkan putusan sebelum pendaftaran calon kepala daerah ditutup, Golkar kubu Ical dan Agung disarankan islah agar bisa ikut pilkada serentak.

JK merasa revisi Undang-undang Pilkada dan Undang-undang Partai Politik tak perlu. Masih ada cukup waktu untuk kedua partai politik menyelesaikan konflik internal secara musyawarah. "Tidak perlu (revisi), sekarang reses kan. Sulit," ujarnya.

Diketahui, revisi itu menyangkut penyelesaian masalah bagi partai politik yang tengah berkonflik untuk mengikuti pilkada. Amandemen tersebut merupakan satu dari tiga rekomendasi DPR dalam rapat konsultasi.

Dua rekomendasi lain, Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman mengatakan DPR akan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk meminta fatwa terkait dualisme kepengurusan partai politik.

Poin yang diduga menguntungkan Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan PPP kubu Djan Faridz adalah jika kedua opsi dinilai tidak memberikan solusi sampai batas akhir masa pendaftaran calon kepala daerah (26-28 Juli), acuan yang digunakan putusan pengadilan terakhir.

Kondisi ini tentu tidak baik bagi Golkar kubu Agung. Seperti diketahui, putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara menunda pemberlakuan Surat Keputusan Menkumham yang mengakui pengurus hasil Munas di Ancol.


(TRK)