Yasonna soal Reshuffle: Aku Masih Bisa Senyum

Tri Kurniawan    •    Rabu, 06 May 2015 11:21 WIB
kabinet kerja
Yasonna soal <i>Reshuffle</i>: Aku Masih Bisa Senyum
Yasonna Laoly saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 6 Mei 2015. Foto: MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersikap tenang dalam menghadapi isu reshuffle kabinet. Dia merasa sudah bekerja sesuai tugas pokok selama enam bulan terakhir.

"Oke-oke saja (soal reshuffle), saya kira itu hak prerogatif presiden. Jika Presiden (Joko Widodo) menilai ada yang harus di-reshuffle atau direposisi untuk meningkatkan kinerja itu hak prerogatif presiden," katanya kepada Metrotvnews.com, Selasa 5 Mei 2015.

Yasonna menilai terlalu subjektif jika harus menilai kinerjanya selama ini. Menurutnya, publik selama ini mengenalnya sebagai sosok menteri kontroversial. Keputusan Yasonna mengesahkan pengurus Golkar versi Agung Laksono sempat jadi perdebatan.

"Tapi saya sudah meletakkan dasar-dasar tugas pokok saya seperti program legislasi, pembenahan lembaga pemasyarakatan secara bertahap, pelayanan imigrasi, pelayanan di Ditjen Administrasi Hukum Umum, dan notaris. Itu sudah kami genjot terus perbaikannya," terangnya.

Mantan anggota dewan itu menyampaikan masalah yang ia hadapi di Kementerian Hukum dan HAM sangat rumit. Wilayah kerjanya juga sangat luas dan beragam. Yasonna harus membereskan masalah di 11 Direktorat Jenderal.

"Dan itu masing-masing berbeda. Lembaga pemasyarakatan berbeda, imigrasi berbeda, AHU juga berbeda. Ini semua memerlukan prioritas untuk ditangani," tukasnya.

Pelayanan imigrasi dan pembuatan paspor menurutnya relatif sudah lebih baik. Beberapa waktu lalu, ia mencontohkan, sempat ada antrean panjang di loket pemeriksaan imigrasi di Bandara Ngurah Rai, Bali. Masalah itu sudah diselesaikan.



Yasonna saat melakukan inspeksi mendadak  di Kantor Imigrasi Klas I Khusus Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis 27 November 2015. Antara Foto/Suryanto


Untuk pelayanan di loket imigrasi di bandara kendalanya adalah kekurangan tenaga pemeriksa imigrasi. Dia mengatakan, bekerja di Kementerian Hukum dan HAM harus cepat dan pintar memetakan masalah. Beberapa masalah harus segera diselesaikan, salah satunya terkait lembaga pemasyarakatan.

Penataan lembaga pemasyarakatan merupakan tugas berat di depan mata Yasonna. Mayoritas lembaga pemasyarakatan sudah kelebihan kapasitas. Data hingga Maret 2015, jumlah warga binaan lapas di seluruh Indonesia mencapai 168.894 orang. Padahal, kapasitasnya hanya 117.121 orang.

"Lapas harus segera kami tata, apalagi dengan masalah narkoba," tukasnya.

Untuk menambah kapasitas hunian, Kementerian Hukum dan HAM meresmikan 13 lapas baru yaitu Lapas Kelas III Blangpidie, Lapas Wanita Kelas III Sigli, Lapas Anak Kelas III Batam, Lapas Terbuka Kelas III Rumbai, Lapas Kelas III Dharmasyara.

Selain itu, Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto, Rutan Kelas IIB Padang, Lapas Narkotika Kelas III Palembang, Rutan Kelas IIB Bengkulu, Rutan Kelas IIB Depok, Lapas Kelas III Banjarbaru, Lapas Kelas III Pahuwanto, dan Rutan Kelas IIB Weda.

Masalah lain adalah ada terpidana yang bisa menggunakan atau mengendalikan narkotika dari balik jeruji besi lembaga pemasyarakatan. Terpidana mati kasus narkotika, Freddy Budiman, beberapa waktu lalu diketahui masih mengendalikan jaringannya, meski mendekam di penjara Nusakambangan.



Freddy Budiman (kiri) dan anak buahnya ditangkap karena mengendalikan narkotika dari penjara. Foto: AFP/Bima Sakti


Parahnya, keberadaan narkotika di lapas melibatkan pegawai lapas. Seorang staf Lapas Narkotika Kelas II A Cipinang, Jakarta Timur, inisial IR ditangkap polisi karena diduga bagian dari jaringan Freddy.

Yasonna menyampaikan, perbaikan sistem di lembaga pemasyarakatan harus total. Ia berencana menjalin kerja sama dengan Bintara TNI untuk mengatasi kekurangan tenaga di lembaga pemasyarakatan. "Perbaikan sistem di lapas harus total," terangnya serius.

Pria kelahiran Tapanuli Tengah 27 Mei 1953 itu kembali tersenyum saat ditanya apakah dirinya percaya diri tidak kena "tendang" Presiden Joko Widodo. "Kalau sekarang fine-fine saja, kalau aku masih bisa senyum-senyum," pungkasnya.


(TRK)