Korupsi UPS

Anggota Dewan Tak Gentar Hadapi Penyidik Bareskrim

M Rodhi Aulia    •    Rabu, 06 May 2015 16:22 WIB
korupsi ups
Anggota Dewan Tak Gentar Hadapi Penyidik Bareskrim
Anggota dewan tertawa lebar usai pembacaan pandangan fraksi yang mendukung pengajuan hak angket terhadap Ahok di Gedung DPRD DKI, Kamis (26/2). Foto: MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Kuasa Hukum Alex Usman Eri Rosatria menuding sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply. Anggota Komisi E Ahmad Nawawi tidak gentar menanggapi tudingan itu.

Dia mengaku akan datang ke Bareskrim jika memang dipanggil untuk diperiksa. "Kalau saya dipanggil, saya pasti datang," kata Nawawi di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2015).

Saat pengadaan UPS di sekolah-sekolah di Jakarta, Nawawi duduk sebagai anggota Komisi E dan anggota Badan Anggaran. Namun, ia tidak tahu menahu ada item UPS dalam APBD Perubahan 2014.

"Saya saja baru tahu apa itu UPS dan lihat wujudnya di televisi," tukas dia.

Dia menjelaskan, pihaknya nyaris tidak pernah membahas secara rinci setiap item dalam anggaran perubahan saat rapat komisi atau Banggar.

"Ada kalanya kami tidak membahas yang kecil-kecil. Yang dibahas makro saja. Kecuali ada puskesmas roboh, sekolah roboh, kami bahas detail. Karena sifatnya emergency," ujar dia.


Alex Usman ditangkap penyidik Bareskrim. Antara

Nawawi mengaku sudah lama mengenal sosok Alex Usman. Kebetulan dia sempat mengabdi selama 26 tahun di Dinas Pendidikan DKI. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Bidang Sarana Prasarana Pendidikan.

Alex adalah anak buahnya, namun tidak langsung. Saat diminta penjelasan terkait dugaan 'permainan' Alex dalam kasus UPS ini, ia hanya menceritakan bahwa godaan sebagai pejabat sangat banyak.

"Namanya orang hidup, pengusaha, kontraktor rekanan, memasukkan barang ke pejabat sudah lazim di mana-mana. Kita mampu enggak menahan," ujar pria yang pensiun dini dari PNS pada 2006.

Nawawi meyakini, Alex menjalankan mekanisme yang berlaku untuk pengadaan UPS. Namun jika dianggap ada penyimpangan, ia mempersilakan pihak berwenang untuk memeriksa.


(TRK)