KPK Siap Bantu Polri Tangani Kasus SKK Migas

Yogi Bayu Aji    •    Kamis, 07 May 2015 19:53 WIB
korupsi migas
KPK Siap Bantu Polri Tangani Kasus SKK Migas
Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi----Ant/Akbar Nugroho

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap bekerja sama dengan Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri buat menangani dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam penjualan kondensat. Kasus itu melibatkan SKK Migas dan PT Trans Pacific Petrochemichal Indotama (TPPI). Lembaga antikorupsi membuka tangan lebar untuk mengusut kasus tersebut.

"Ada perencanaan joint investigation dalam penanganan kasus ini sesuai kesepakatan pimpinan KPK, Kapolri dan Jaksa Agung," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji kepada wartawan melalui pesan singkat, Kamis (7/5/2015).

Menurut dia, sinergi ini dapat dijalankan melalui satgas yang telah dibentuk ketiga lembaga, beberapa waktu lalu. Mereka, kata dia, akan berhati-hati menangani perkara yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2 triliun tersebut.

"Masih akan dibicarakan, kasus-kasus yang memang memiliki potensi grand corruption," jelas dia.

Namun, Indriyanto belum bisa bicara lebih jauh soal rencana penanganan perkara ini. Pasalnya, hal itu perlu didiskusikan dengan Polri dan Kejaksaan Agung.

"Detail pelaksanaan satgas akan dibicarakan pada tataran level teknis dan sementara Bareskrim memang memberikan basis awal penyidikan yang telah berjalan," kata dia.

Bareskrim Polri baru-baru ini mengungkap megakorupsi dalam penjualan kondensat. Kasus bermula di 2009 saat SKK Migas melakukan penunjukan langsung penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI. Proses tersebut diduga melanggar Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BPO0000/2003-SO tentang pembetukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.

Penyidik menilai ada pelanggaran Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31/1999 tentang Tipikor dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No 25/2003.

Kasus yang diklaim Bareskrim sebagai 'mega korupsi' SKK Migas ini mencapai Rp2 triliun atau USD156 juta. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Victor Edy Simanjuntak mengaku sudah mengantongi nama calon tersangka dalam kasus yang sudah berproses penyidikan ini.

“Sudah ada tersangkanya sejak pekan lalu. Inisialnya DH,” kata Brigjen Victor di Gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis ini.

Menurut Victor, penyidik kini tengah menelusuri aliran dana kasus itu. Dia menduga, duit dari penjualan kondensat mengalir ke sejumlah pihak dalam pecahan rupiah dan dolar AS.

Meski begitu, Victor masih enggan membuka siapa saja yang diduga menerima aliran dana. Dia memastikan, penyidik bakal hati-hati menelisik aliran duit.

"Pasti sangat banyak pihak. Ini membutuhkan ketelitian untuk merekap (data keluar masuk rekening). Kalau sudah terekap dengan baik nanti kita bicarakan," tukas dia.


(TII)