Tim Transisi dan Sanksi FIFA

   •    Selasa, 12 May 2015 14:30 WIB
tim transisi
Tim Transisi dan Sanksi FIFA
Menpora Imam Nahrawi (Dok Istimewa)

Menteri Pemuda dan Olahraga hari Jumat mengumumkan Tim Transisi yang terdiri dari 17 tokoh masyarakat. Tim Transisi diberi tugas untuk menggulirkan kompetisi yang dibekukan pengurus PSSI dan membentuk kepengurusan PSSI yang baru.

Langkah yang ditempuh Menpora digugat oleh pengurus PSSI. Mereka mempertanyakan kewenangan Menpora untuk membekukan kepengurusan PSSI dan membentuk Tim Transisi. 

Namun Menpora merasa dilindungi oleh Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dan didukung oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan Presiden ikut menentukan nama-nama yang duduk di Tim Transisi.

Kita tentu harus berpandangan positif bahwa pemerintah bersungguh-sungguh ingin membenahi persepakbolaan nasional. Hanya saja tujuan yang baik harus dilakukan dengan proses yang benar agar hasil akhirnya maksimal.

Di sinilah kita ingin mempertanyakan proses itu. Baru beberapa hari, tiga anggota Tim Transisi menyatakan ketidaksediaannya duduk di dalam tim. Pertama adalah Velix Wanggai, mantan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kedua mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution. Terakhir, Ketua Palang Merah Indonesia Farid Husain.

Pengunduran tiga orang itu tampaknya elementer, tetapi vital dalam kerja sebuah lembaga negara yang ingin memperbaiki sistem persepakbolaan nasional. Kalau memang Kemenpora serius untuk memperbaiki persepakbolaan nasional, seharusnya mereka mencari orang yang mau memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan materi untuk membenahi sepak bola nasional.

Sebelum tim itu diumumkan seharusnya Kemenpora memastikan bahwa nama-nama yang akan disebut memang bersedia berkorban untuk kemajuan sepak bola Indonesia.

Ternyata Kemenpora tidak mengerjakan pekerjaan rumah yang paling elementer itu. Mereka tidak mengonfirmasikan orang-orang yang akan ditunjuk duduk di dalam Tim Transisi. 

Akibatnya, penolakan itu mendelegitimasi Kemenpora. Bahkan mendelegitimasi Presiden yang katanya ikut menentukan nama-nama yang masuk ke dalam Tim Transisi.

Padahal ketika seorang pejabat negara berbicara, yang dipegang masyarakat ucapannya. Prinsip yang seharusnya dijalankan, "his words is his bonds".

Ini adalah blunder kedua yang dilakukan Kemenpora. Ketika menyusun Tim Sembilan yang ditugaskan mengevaluasi kompetisi dan kepengurusan PSSI, kesalahan yang sama terjadi. Begitu nama-nama Tim Sembilan diumumkan, ternyata wartawan Budiarto Shambazy menolak untuk duduk di dalam tim.

Kalau untuk persoalan yang elementer saja tidak bisa mengerjakan dengan cermat, bagaimana lalu ingin membenahi persoalan sepak bola yang rumit. Padahal untuk bisa memperbaiki sepak bola Indonesia bukan hanya dibutuhkan pikiran besar, tetapi juga langkah besar dan kemauan besar.

Saya bahkan berulangkali menyampaikan bahwa untuk memperbaiki persepakbolaan Indonesia membutuhkan sosok yang memiliki karakter, kompetensi, dan juga koneksi. Mereka adalah sosok yang memiliki integritas, mempunyai kapasitas dan kapabilitas mengurusi sepak bola, serta mempunyai jaringan yang luas.

Ujian Pertama


Menpora Imam Nahrawi saat mengumumkan Tim Transisi (MTVN)

Ujian pertama dari tiga hal itu bisa dilihat dari cara Tim Transisi menangani dua ujian pertama yang harus dihadapi. Pertama, menghadapi tuntutan legalitas yang diajukan pengurus PSSI ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sejauh mana langkah pembekuan yang dilakukan Menpora itu sesuai dengan UU SKN.

Kedua, sejauh mana Tim Transisi mampu menghindarkan Indonesia dari sanksi Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Bagaimana Tim Transisi bisa datang ke Zurich dan diterima oleh pengurus FIFA.

Di sinilah kita akan melihat sejauh mana kepiawaian Tim Transisi untuk bisa menembus FIFA dan mempersuasi lembaga sepak bola dunia untuk tidak menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Sebab, FIFA adalah Federasi Asosiasi Sepak Bola. Artinya, mereka hanya berhubungan dengan organisasi sepak bola resmi sebuah negara. Tim Transisi bukanlah representasi asosiasi sepak bola.

Tim Transisi bisa menggunakan jalur Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Rita Subowo untuk bisa menemui Presiden FIFA Joseph Blatter. Tetapi itu masuknya sebagai sesama anggota Komite Olimpiade Internasional (IOC), bukan FIFA.

Kita tentu mengharapkan Tim Transisi bisa menaklukkan FIFA. Sebab, FIFA sudah memberi tenggat waktu sampai 29 Mei. Apabila Tim Transisi tidak cepat bekerja dan mampu meyakinkan FIFA, maka pasti sepak bola Indonesia akan dikucilkan dari persepakbolaan internasional.

Hal yang paling menyakitkan kalau sanksi itu datang, pasti Indonesia tidak bisa berlaga di SEA Games Singapura. Bahkan kalau Indonesia tidak cepat-cepat menyelesaikan persoalannya, jangan-jangan kita batal jadi tuan rumah Asian Games 2018.

Jangan Dianggap Remeh

Tim Transisi memang memiliki tugas yang mulia, membenahi persepakbolaan Indonesia. Namun langkah itu tidak akan ada artinya apabila persepakbolaan kita terlanjur dikenai sanksi oleh FIFA.

Kita berharap tidak ada lagi anggota Tim Transisi yang mengundurkan diri. Kalau terlalu banyak yang mundur, maka kredibilitas tim ini akan terpuruk.

Tim Transisi harus cepat bekerja. Mereka tidak boleh menganggap remeh persoalan. Pekerjaan yang mereka hadapi sangatlah besar dan berat. Ini membutuhkan konsentrasi penuh dan akan sangat menyita waktu.

Padahal kita tahu bahwa mereka itu bukanlah orang yang memiliki banyak waktu. Banyak pejabat negara yang punya tanggung jawab tidak ringan membangun daerahnya. Banyak pengusaha yang harus mengurusi bisnis yang sedang terpuruk karena kondisi makro. Sementara banyak anggota lembaga swadaya masyarakat yang juga sangat sibuk.

Kita juga mengingatkan Kemenpora untuk tidak menganggap enteng soal anggaran. Pertemuan para tokoh bukan tanpa biaya. Apakah dalam waktu panjang mereka mau mengeluarkan biaya sendiri-sendiri? Belum lagi ketika harus memutar roda kompetisi. Menggerakkan perangkat pertandingan itu membutuhkan biaya.

Pertemuan pertama Tim Transisi minggu ini menjadi sangat penting. Kita ingin melihat kesungguhan dari para anggota tim untuk berkorban bagi persepakbolaan nasional. Apakah kita memang benar-benar mendapatkan sosok yang siap untuk menyediakan waktu, tenaga, pikiran, materi, dan bahkan martabatnya untuk kemajuan sepak bola Indonesia?


(RIZ)