Greenpeace Dapat Banyak Keluhan Soal Pembangunan PLTU di Batang

Arga sumantri    •    Rabu, 13 May 2015 02:58 WIB
Greenpeace Dapat Banyak Keluhan Soal Pembangunan PLTU di Batang
Team Leader Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Arif Fiyanto---MTVN/Arga Sumantri

Metrotvnews.com, Batang: Warga mengeluh soal pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Keluhan itu datang dari warga yang belum rela melepaskan lahannya untuk proyek PLTU di Batang.

Team Leader Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Arif Fiyanto, mengaku mendapatkan banyak keluhan soal pembangunan PLTU tersebut.

"Mereka mengadu pada kita, juga kita lihat sendiri sulit akses masuk ke lahan warga, sebab ditutup tanggul lebih dari tiga meter. Pengurukan dan pembuatan tanggul itu akibatnya pada kekeringan hingga kegagalan panen khususnya di lahan persawahan yang telah terkepung tanggul tersebut.” ujar Arif saat mengunjungi Desa Toban Timur, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (12/5/2015).

Arief mengatakan megaproyek yang didanai oleh Japan Bank International Cooperation (JBIC) ini terindikasi menghasilkan intimidasi, pelanggaran hak asasi manusia, kriminalisasi, hingga pembebasan lahan secara paksa selama empat tahun terakhir. Padahal, dalam panduan investasi Japan Bank International Cooperation (JBIC) dinyatakan bahwa dana baru akan dikucurkan apabila proses pembebasan lahan berlangsung normal, tidak mendapat penolakan dari warga, serta tidak memunculkan konflik. 

"Artinya sejak 2011 rencana pembangunan PLTU Batang telah melanggar standard yang dimiliki investor itu sendiri," lanjutnya.

Berbagai upaya, diakui Arif, telah dilakukan warga Batang yang menolak adanya PLTU di wilayahnya. Seperti beraudiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Perekonomian, bahkan berangkat ke Jepang untuk menemui anggota Parlemen Jepang dan Perwakilan JBIC.

"Namun usaha warga mempertahankan lahan dan penghidupannya belum mendapatkan titik terang lantaran pemerintah tetap berkeras untuk melanjutkan proyek tersebut.” keluhnya.

Data yang dimiliki Green Peace, masih ada sekitar 25,4 hektar lahan dari 226 hektar lahan yang akan dipakai untuk untuk membangun PLTU masih belum dilepas warga. Menurutnya, sebagian besar lahan tersebut meliputi persawahan subur dan wilayah perikanan tangkap yang produktif sehingga berpotensi membahayakan mata pencaharian ratusan nelayan dan petani setempat. 

Makanya, Green Peace menilai pembangunan PLTU di Batang bertenaga batu bara ini bertentangan dengan salah satu visi Presiden Joko Widodo dalam Nawacita, yaitu kedaulatan pangan.
(ICH)