Nikah Berkali-kali, Hakim Sophian Disidang Etik

Dheri Agriesta    •    Kamis, 21 May 2015 13:29 WIB
hakim agung
Nikah Berkali-kali, Hakim Sophian Disidang Etik
Suasana sidang etik Hakim Sophian. MTVN/Dheri

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Agung menggelar Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dengan terlapor Hakim Adhoc Tipikor Sophian Martabaya. Sophian dilaporkan karena menikah lebih dari satu kali dan memalsukan dokumen untuk memudahkan pernikahan.

"Ini masalahnya ada permasalahan pernikahan berikutnya dan pemalsuan dokumen," kata Ketua Majelis Kehormatan Hakim Abbas Said dalam sidang MKH di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2015).

Dalam persidangan, Sophian mengaku, menikah tiga kali. Pernikahan pertama pada 1983, kemudian 2003, dan terakhir pada 2009.

Pernikahan kedua saat Sofyan berprofesi sebagai pengacara dan menjabat sebagai dosen di Universitas Indonesia. Sedangkan, pernikahan ketiga dilakukan saat Sofyan menjabat Hakim Adhoc di Mahkamah Agung.

Saat pernikahan ketiga, ada beberapa keterangan dalam kartu tanda penduduk (KTP) yang tak sesuai dengan KTP sebelumnya. Dia tak menyangka hal itu akan jadi masalah.

"Tahun lahir dan status belum kawin yang beda itu sebelumnya saya tak menduga akan menjadi masalah. Waktu saya menulis itu saya titip dibuatkan dengan teman, tapi istri saya tahu akan menikah. Makanya, saya membuat KTP baru biar keluarga istri saya yang lain tidak tahu," jelas Sophian.

Selain itu, Sophian juga dilaporkan karena pelanggaran etik melakukan pertemuan dengan terpidana korupsi. Sophian merupakan salah satu hakim yang menangani kasus itu.

"Lalu ada pertemuan dengan terpidana setelah putusan dikeluarkan," kata Abbas.

Sophian direkomendasikan untuk diberi sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sesuai Pasal 22D ayat (2) huruf C angka 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011.

Sidang ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (6) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Pasal 23 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, menentukan bahwa sebelum Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Sususan Majelis Hakim Kehormatan yang memimpin sidang, Abbas Said, Eman Suparman, Ibrahim, Taufiqurrohman Syahuri, Eddy Army, Margono, dan Hamdi.


(TRK)