Warga Desa Bareng Desak Pemerintah Tuntaskan Sengketa Lahan

Nurul Hidayat    •    Senin, 08 Jun 2015 10:52 WIB
sengketa tanah
Warga Desa Bareng Desak Pemerintah Tuntaskan Sengketa Lahan
Foto: Warga berunjuk rasa mendesak kasus sengketa lahan segera diselesaikan/MTVN_Nurul Hidayat

Metrotvnews.com, Jombang: Ratusan warga Dusun Kedunggalih, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mendesak pemerintah mengembalikan hak mereka di lahan sengketa. Lahan seluas 29,8 hektare itu menjadi sengketa antara 400 kepala keluarga (KK) petani dengan Satuan Brimob Polda Jawa Timur yang mengaku sebagai pemilik tanah yang sah.

"Seharusnya ini menjadi masalah prioritas yang harus ditangani karena masalah ini tidak sesuai dengan janji pemerintahan Joko Widodo yang berencana meredistribusi lahan seluas 9 juta hektare sebagai janji Reforma Agraria dalam Nawa Cita," kata Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jawa Timur, Sofyan Ubaidi Anom di Dusun Kedunggalih, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (8/6/2015).

Ubaidi mengatakan Surat Keputusan yang diterbitkan pada 1964 dan ditandatangani Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Jombang, saat itu, Sukandar menyatakan bahwa 400 KK petani penggarap itu berhak tinggal di lahan tersebut. Namun, pada 1973, SK tersebut diminta Kepala Desa Bareng yang menjabat saat itu dengan alasan lahan tersebut akan dijadikan lahan penghijauan.

"Seharusnya bekas lahan perkebunan Belanda yang sudah ada di SK 1964 setelah dinasionalisasi maka akan dikembalikan kepada petani penggarap. Kalau di Pulau Jawa, para petani penggarap mendapatkan jatah 2 hektare untuk satu kepala keluarga," imbuh dia.

Warga berharap kasus sengketa lahan ini segera mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Jombang dan Pemerintah Joko Widodo. Warga berharap hak mereka atas lahan yang sudah lama ditempati itu dikembalikan.

"Di sini merupakan contoh kecil saja masalah sengketa lahan. Masih banyak lagi sengketa lahan di beberapa daerah yang melibatkan petani penggarap baik itu dengan aparat dan para pemilik modal," ujar Ubaidi.




(TTD)