Anas Divonis 2 Kali Lebih Berat

Pasek Anggap Anas Dimutilasi Total Lewat Hukum

K. Yudha Wirakusuma    •    Selasa, 09 Jun 2015 11:19 WIB
anas urbaningrum
Pasek Anggap Anas Dimutilasi Total Lewat Hukum
Twitter I Gede Pasek Suardika

Metrotvnews.com, Jakarta: Putusan penjara 14 tahun untuk Anas Urbaningrum, dinilai bakal membunuh karir politiknya. Selain itu vonis tersebut tak ubahnya sebagai bentuk mutilasi lewat jalur hukum untuk sosok Anas.

"Secara posisi, AU (Anas Urbaningrum) telah dimutilasi total lewat hukum. Masa depannya dibunuh, secara politik dimatikan, ekonomi dihabisi, secara keluarga diisolasi," kata Sekjen Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), I Gede Pasek Suardika seperti yang dikutip akun twitternya @G_paseksuardika, Selasa (9/6/2015).

Dia mengatakan hukuman itu memang sadis, karena target awal dari direncanakan semua sudah ditunaikan bahkan berlebih. Anas harus mati secara politik. "Adilkah? Maka lawan politik AU katakan itu adil. Biar kapok dan lain-lain. Bagaimana dengan yang sen lainnya tentu merasa sedih dan menilai itu sangat sadis," imbuhnya.

Sebagai teman yang mencoba menemani disaat susah, dan berusaha menghiburnya tentu tidak mudah. Karena belum tentu juga sampai usia itu saya di Jawa. "Bisa saja saya sudah kembali di Bali melanjutkan kehidupan di Bali, karena memang sebagai anak lelaki, saya punya tanggung jawab adat di Bali," terangnya.

MA memvonis Anas 14 tahun penjara, didenda Rp5 miliar serta diharuskan membayar uang pengganti Rp57 miliar. Anas dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi di kasus Hambalang.

"Kasasi Anas sudah diputus, berubah putusannya menjadi 14 tahun penjara," ujar Juru Bicara MA Suhadi, Senin (8/6/2015). Vonis itu lebih berat dari hukuman di tingkat banding tujuh tahun.

Majelis hakim yang memutus kasus tersebut diketuai oleh Artidjo Alkostar, dengan anggota MS Lumme, dan Krisna Harahap. Di dalam pertimbangannya, MA menolak keberatan pihak Anas yang menyatakan tindak pidana asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus dibuktikan terlebih dahulu.

Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.


(YDH)