Transportasi Umum VS Kendaraan Pribadi

- 05 Maret 2013 08:00 wib
Dok. Forwot
Dok. Forwot

Metrotvnews.com, Jakarta: Mengatasi kemacetan merupakan salah satu tugas berat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Pertambahan jumlah kendaraan tak sepadan dengan pertumbuhan infrastruktur jalan di DKI Jakarta.  

Sumber Pemrov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya menyebutkan, jumlah kendaraan roda empat di Jakarta mencapai 2.541.351 unit, sedangkan kendaraan roda dua 9.861.451 unit atau meningkat 11% dari tahun sebelumnya.

Ini tak sebanding dengan pertumbuhan panjang ruas jalan di DKI Jakarta yang hanya 0,01% setiap tahun. Akibatnya kemacetan seolah menjadi hal lumrah di Jakarta.

Pemerintah DKI menewarkan berbagai solusi mengatasi kemacetan yang sudah berjalan maupun masih berupa wacana. Mulai dari busway, kawasan Three in One, penerapan nomor ganjil-genap serta kenaikan tarif parkir hingga rencana pembangunan monorail dan subway.

Dengan sederet rencana tersebut, Pemprov DKI Jakarta mencoba menawaran perbaikan layanan angkutan massal dan membangun transportasi publik yang terintegrasi antar moda transportasi. 

Namun disisi lain solusi anti macet ini dapat berdampak pula pada penjualan kendaraan bermotor. Padahal Jakarta adalah pasar paling pontesial.

Untuk lebih mendalami hal tersebut, Majalah CARS bekerjasama dengan Forum Wartawan Otomotif (Forwot) dan didukung PT Tata Motors Indonesia menggadakan talkshow CARS Executive Forum di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin malam (4/3).

Acara ini dihadiri para petinggi Agen Pemegang Merek (APM), pejabat pemerintah, industri pendukung otomotif dan wartawan.

Gubernur Jokowi yang awalnya akan menjadi pembicara berhalangan hadir, akhirnya meminta Deputi Gubernur bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, Prof Soetanto Soehodo untuk mewakilinya.

Dari pihak industri otomotif diwakili Johanes Nangoi, Ketua II Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia).

Menurut Soetanto, tranportasi publik dan pribadi sebenarnya tidak bisa dipertentangkan, tetapi harus saling melengkapi.

Ia menyontohkan di Jepang, jika harus berpergian dengan jadwal yang padat, masyarakat memilih angkutan umum yang memiliki jadwal tepat waktu. Sedangkan untuk bersenang-senang, mereka memanfaatkan kendaraan pribadi.

"Namun di Indonesia hal itu masih sulit dilakukan. Apalagi dengan serbuan sepeda motor," katanya. 

Masalah utama transportasi publik di Indonesia adalah keterjangkauan dari segi biaya, bukan kenyamanan.  Saat ini transportasi publik cenderung mahal, tidak nyaman dan tidak tepat waktu dibandingkan biaya operasional sepeda motor.

Karena itu, tegas Soetanto, apapun pilihan jenis Mass Rapid Transit (MRT) jika ongkosnya mahal, maka akan ditinggalkan masyarakat dan tetap kembali ke sepeda motor. Karena itu perlu dukungan political will yang solid.

"Membangun MRT kan tidak seperti membalik tangan. Selama menunggu pembangunannnya tuntas, infrastruktur jalan yang ada dioptimalkan. Oleh karena itu muncul traffic management, termasuk didalamnya penerapan program plat nomor ganjil genap," terang Soetanto.

Soetanto menambahkan bahwa pada saat MRT Jakarta sudah beroperasi dan traffic management sukses, pembangunan infrastruktur jalan baru tetap tidak bisa ditinggalkan.

Pemerintah juga tidak berencana membatasi kepemilikan mobil, meskipun dihadang situasi jalanan macet yang pelik. "Yang akan dilakukan adalah membatasi penggunaannya," tegas Soetanto.

Dari pihak industri Johannes Nangoi menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi membuat orang membeli mobil.

"Jadi hal itu tidak bisa dicegah. Selama kebutuhan terhadap mobil pribadi tetap tinggi, pabrikan tidak akan pernah berhenti memproduksi dan menjual mobil. Yang bisa dilakukan adalah mengarahkan ke mobil-mobil yang lebih kecil," ungkapnya

Hal ini diakui Soetanto. Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta banyak berasal dari penerimaan pajak kendaraan bermotor. Data tahun lalu DKI Jakarta menyerap 23% dari total penjualan mobil nasional yang mencapai 1.1 juta unit.

Namun dibandingkan 2008 terjadi penurunan. Saat itu Jakarta menyerap 30% total nasional. "Ini menandakan pertumbuhan ekonomi di daerah juga cukup pesat dan banyak kota-kota kini lebih macet dari sebelumnya," tambah  Johanes.

Setelah transportasi umum tersedia, tugas pemerintah belum selesai. Tapi harus merebut hati konsumen untuk menggunakan tranportasi publik. Karena menggunakan tranportasi publik atau pribadi adalah sebuah pilihan. (RO/Cdx)

()

MOTOR
MOBIL
MODIFIKASI
TIPS

Siapa Mau Jadi Menteri (7)

20 Agustus 2014 22:39 wib

Mata Najwa, Rabu (120/08/2014): Mata Najwa episode kali ini membahas tema 'Siapa Mau Jadi Menteri'. Hadir di Mata Najwa kali ini Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri BUMN Dahlan Iskan.