Jembatan Ngantang, Bukti Riil Pentingnya Dana Aspirasi

M Rodhi Aulia    •    Jumat, 19 Jun 2015 06:40 WIB
dpr
Jembatan Ngantang, Bukti Riil Pentingnya Dana Aspirasi
Ilustrasi.MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Panitia Kerja Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) Totok Daryanto menekankan, dana aspirasi dibutuhkan untuk segera mewujudkan aspirasi di daerah yang tak kunjung digubris bertahun-tahun oleh pemerintah. Karenanya, masyarakat sekitar terganggu.

Totok mencontohkan sebuah jembatan yang putus di Ngantang, Malang, Jawa Timur akibat erupsi Gunung Kelud beberapa waktu yang lalu. Hingga detik ini, jembatan itu tak kunjung diperbaiki.

"Saya datang ke daerah pemilihan saya. Ketemu dengan salah satu jembatan di Ngantang di Malang. Itu putus, karena peristiwa erupsi Gunung Kelud, sudah setahun yang lalu. Sampai sekarang tidak diapa-apakan. Ada rakyat di situ. Kecamatan dengan beberapa desa, terisolir. Anak-anak sekolah enggak bisa jalan," kata Totok, dalam Forum Indonesia Metro TV, Kamis (18/6/2015).

"Apakah saya sebagai anggota DPR ketika ketemu tangisan mereka, dengan cara apa (saya bantu)," imbuh dia.

Menurut Politikus PAN ini, daerah memang mendapatkan dana yang dikucurkan dari pemerintah pusat. Sayangnya, dana tersebut kerap tidak tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas masyarakat setempat. Totok mengatakan, dirinya memahami mekanisme yang ada. 

Tidak heran, ketika jembatan Ngantang itu putus, karena tidak ada pihak yang mengusulkan, sehingga tidak ada dana untuk membangun jembatan. Dengan Panja ini, ia meyakini dapat mengatasi problem klasik yang sering ditemukan anggota dewan saat di reses  dapil masing-masing.

"Ini contoh yang riil. Saya tidak mengada-ada karena dilihat seluruh orang se-Indonesia. Sebenarnya, banyak program pembangunan, terutama dana alokasi khusus yang berasal dari pemerintah pusat, di daerah tidak tepat sasaran dan kadang-kadang tidak sejalan dengan prioritas yang diinginkan masyarakat," terang dia.

Totok menambahkan, setiap anggota dewan dibekali dana reses. Akan tetapi, dana reses yang diterima hanya sekadar untuk menggelar pertemuan dengan masyarakat. Dari hasil pertemuan itu, muncul banyak permasalahan yang menjadi aspirasi. 

Nah, jika mengandalkan dana tersebut, tentu tidak akan cukup untuk menindaklanjuti aspirasi yang luput dari pemerintah. Perlu tambahan yang lebih besar.

"Kalau tidak, apa gunanya anggota DPR turun ke daerah, melakukan kunjungan kerja atau reses," ungkap dia.

Lebih lanjut, terkait jumlah pasti yang akan diterima masing-masing anggota dan mekanisme pertanggungjawabannya, sedang digodok. Karena dana tersebut diperlukan, untuk menindaklanjuti aspirasi yang bersifat lokal dan segera.


(OJE)