Kronologi Penangkapan Legislator PDIP dan Gerindra di Musi Banyuasin

Yogi Bayu Aji    •    Sabtu, 20 Jun 2015 18:39 WIB
ott
Kronologi Penangkapan Legislator PDIP dan Gerindra di Musi Banyuasin
Tersangka kasus suap di Musi Banyuasin di Kantor KPK, Sabtu 20 Juni 2015. Foto: MTVN/Yogi Bayu Aji.

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota DPRD Musi Banyuasin (Muba) asal PDIP Bambang Karyanto (BK) dan anggota DPRD asal Gerinda Adam Munandar (ADM) dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya dicokok saat menerima suap sebesar Rp2,56 miliar.

Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Jumat 19 Juni 2015, pukul 20.40 WIB malam. Bambang dan Adam bertemu dengan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba Syamsudin Fei (SYdanF) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Muba Fasyar (F) di rumah Bambang di Jalan Sanjaya, Alang-alang, Palembang, Sumatera Selatan.

Keempat orang itu sedang melaksanakan transaksi suap menyuap. Penyidik menemukan uang tunai sekitar Rp2,567 miliar dalam pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu dalam tas merah marun di lokasi.

Bambang, Adam, Syamsudin, dan Fasyar kemudian giring ke Mako Brimob Sumatera Selatan untuk diperiksa secara intensif. Keempatnya lalu ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap perubahan APBD 2015 Muba, Sumatera Selatan.

"Dugaan sementara, pemberian uang dari kepala dinas Muba ke DPRD berkaitan perubahan APBD 2015 Kabupaten Muba," kata Johan di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu (20/6/2015).

Bambang dan Adam dikenaikan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sementara, Syamsudin dan Fasyar dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Pukul 13.40 WIB tadi siang, keempat tersangka diterbangkan dari Palembang ke Jakarta. Mereka tiba di gedung KPK pukul 16.20 WIB. Begitu turun mobil, mereka dengan sigap menutupi wajahnya dengan tangan dan langsung masuk ke lobi KPK.

"Ini akan dilakukan penahanan di rutan. BK dan ADM ditahan di Guntur. SYF dan F ditahan di Cipinang," jelas Johan.

Suap itu bukan yang pertama kalinya diberikan kepada anggota DPRD tersebut. Transaksi serupa juga terjadi pada Januari lalu dengan angka sekitar Rp2-3 Miliar untuk pengesahan APBD.

Johan pun belum bisa memastikan ada tidaknya pengusaha yang bermain dalam kasus yang terjadi di provinsi pimpinan Gubernur Alex Noerdin. Namun, KPK akan menelusuri keterlibatan pihak lainnya. Bupati Muba Pahri Azhari yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) pun dibidik lembaga antikorupsi ini.

"Namun nanti akan dikembangkan. Pengembangan ke mana, ke pihak lain yang diduga terlibat berkaitan persetujuan laporan perubahan APBD. Inisiator sedang didalami," tandas Johan.


(DRI)