Agar Harmonis, Revisi UU KPK Harus Dibahas Paket dengan UU Terkait

M Rodhi Aulia    •    Rabu, 24 Jun 2015 16:04 WIB
revisi uu kpk
Agar Harmonis, Revisi UU KPK Harus Dibahas Paket dengan UU Terkait
Nico Harjanto. Foto: Panca Syurkani/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat Politik dari Populi Center, Nico Harjanto berpandangan pembahasan revisi UU KPK tak bisa dilakukan tunggal. Pembahasan UU tersebut harus bersamaan dengan aturan terkait agar harmonis satu sama lain.

"Revisi UU KPK dipaketkan dengan revisi UU Pengadilan Tipikor, UU KUHP, dan UU KUHAP, serta penguatan aturan tindak pidana pencucian uang sehingga nantinya tidak ada lagi aturan hukum yang tumpang-tindih terkait upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lainnya," kata Nico Harjanto kepada Metrotvnews.com, Rabu (24/6/2015).

Direktur Eksekutif Populi Center ini menyarankan, pemerintah tak perlu buru-buru menolak revisi tersebut. Sebaiknya pemerintah menunda pembahasan sembari menunggu draf dan naskah akademiknya rampung.

"Selama menunda pembahasan dengan DPR, pemerintah harus mengadakan sosialisasi dan dialog dengan semua pemangku kepentingan, sehingga nantinya revisi UU KPK itu, dapat memperkuat KPK secara kelembagaan," terang Nico.

Peran strategis pemerintah bisa dijalankan saat revisi masuk dalam tahap pembahasan. Ketika ditemukan pasal yang melemahkan KPK pada draft revisi UU Nomor 30 tahun 2002, pemerintah dapat bertindak sesuai aspirasi publik. Hal itu, sesuai dengan pasal 20 ayat 2 dan 3, UUD 1945.

"Pemerintah nantinya bisa mengoreksi niatan-niatan DPR yang ingin memperlemah KPK melalui poin-poin yang akan direvisi. Seperti pengetatan penyadapan, pengawasan, pencabutan penuntutan, adanya SP3, serta harus kolektif kolegial semuanya dalam memutuskan," ungkap dia.


(KRI)