Soal Revisi UU KPK, Pemerintah Diminta Dialog dengan Semua Pihak

M Rodhi Aulia    •    Rabu, 24 Jun 2015 17:39 WIB
revisi uu kpk
Soal Revisi UU KPK, Pemerintah Diminta Dialog dengan Semua Pihak
Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto--MI/Adam Dwi

Metrotvnews.com, Jakarta: Kekhawatiran publik terkait rencana revisi UU KPK dinilai didasari oleh indikasi adanya pelemahan terhadap lembaga antikorupsi tersebut. Pemerintah diminta menyerap aspirasi publik sebelum menindaklanjuti rencana revisi inisiatif DPR itu.

"Pemerintah harus mengadakan sosialisasi dan dialog dengan semua pemangku kepentingan," kata Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto kepada Metrotvnews.com, Rabu (24/6/2015).

Pengamat politik ini menekankan, sosialisasi atau dialog perlu dilakukan pemerintah. Sebab, hal itu dapat menjembatani kekhawatiran yang kini menyelimuti publik terhadap ancaman yang mengarah pada pelemahan KPK.

"Sehingga nantinya revisi UU KPK dapat memperkuat kelembagaan KPK, mengoptimalkan pencegahan dan penindakan korupsi, serta mengefektifkan sinergi antarlembaga penegak hukum lainnya dalam pemberantasan korupsi," terang dia.

Seperti diketahui, revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 itu akhirnya masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2015. Sebelumnya, berdasarkan data yang dimiliki Kemenkumham, revisi UU KPK tercatat dalam urutan ke-63 dari 159 Prolegnas periode 2015 hingga 2019 mendatang.

"Hasil rapat dengan Badan Legislasi DPR beberapa waktu lalu, revisi UU KPK masuk Prolegnas tahun ini, menggantikan RUU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah," kata Kepala Biro Humas dan KLN Kemenkumham, Ansarudin dalam kesempatan terpisah.


(YDH)