Menteri Agraria Sarankan RTRW Permukiman Kulonprogo Diubah

Wandi Yusuf    •    Kamis, 25 Jun 2015 23:00 WIB
bandarasengketa lahan
Menteri Agraria Sarankan RTRW Permukiman Kulonprogo Diubah
Rencana pembangunan Bandara Kulonprogo. Foto: Bandara.web.id

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menyarankan pemerintah Yogyakarta mengubah rencana tata ruang wilayah untuk menemukan solusi membangun Bandara Kulonprogo.

"Yang harus kita buat adalah RTRW yang diperlukan untuk membuat sebuah areal permukiman, bukan RTRW untuk membuat bandara," kata Kepala Badan Pertahanan Nasional itu, ditemui usai buka puasa bersama, di Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Ia menambahkan persoalan saat ini bukan lagi pada penentuan lokasi untuk membangun Bandara Kulonprogo. "Yang menjadi persoalan justru ke mana warga (yang terdampak) akan dipindah," jelasnya.

Kalau relokasi dilakukan ke daerah permukiman, maka tak akan menjadi persoalan. Sebaliknya, jika direlokasi ke lahan yang tak diperuntukan bagi permukiman, itu yang bermasalah. "Nah, di sini kami menyarankan untuk mengubah RTRW yang ada menjadi RTRW permukiman," katanya.

Pada Selasa, 23 Juni, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta memenangkan gugatan warga Kulonprogo. Gugatan tersebut terkait surat keputusan Gubernur DIY yang keluar pada 31 Maret 2015 mengenai Izin Penatapan Lahan (IPL) pembangunan bandara di Kabupaten Kulonprogo.

"Memutuskan mengabulkan gugatan mengenai Keputusan Gubernur DIY terkait IPL pembangunan bandara di Kulonprogo," kata Hakim Ketua Indah Triharyanti dalam persidangan di PTUN Yogyakarta.

Majelis hakim berpendapat, IPL mengenai rencana pembangunan bandara itu dianggap bertentangan dengan asas kepentingan umum. Sebab, dalam aturan yang tercantum pada RTRW Jawa-Bali dan RTRW Nasional, tidak tercantum wilayah Kulonprogo bisa dibangun bandara.


(UWA)