Banyak Kecurangan Penerimaan Siswa, Emil Tunda Pengumuman

Roni Kurniawan    •    Minggu, 05 Jul 2015 16:08 WIB
pendidikan
Banyak Kecurangan Penerimaan Siswa, Emil Tunda Pengumuman
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Foto: Antara/Irwansyah Putra

Metrotvnews.com, Bandung: Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) geram mengetahui adanya tindak kecurangan saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2015 untuk jalur akademik.

Sebanyak 1.500 orang hingga kini mengundurkan diri setelah diancam akan ditindak secara hukum karena memalsukan dokumen surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Pengumuman hasil PPDB yang sedianya akan dilakukan Senin 6 Juli besok, terpaksa harus diundur hingga Kamis, 9 Juli, karena terbukti banyak yang menggunakan SKTM palsu. Emil sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk tetap memverifikasi semua pengguna SKTM yang masuk ke jalur akademik.

"Hari ini tim polisi sudah bergerak sampai Rabu dan Kamis. Jadi, akan ada perpanjangan pendaftaran karena pas Kamis pasti banyak kursi kosong akibat ortu-ortu yang bodong ini mundur. Maka kembali haknya yang akademik normal," ujar Emil di kawasan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu (4/7/2015).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana, membenarkan pemunduran pengumuman itu. Diakuinya, temuan dokumen palsu yang mencapai ribuan membuat pihaknya kembali memverifikasi ulang SKTM yang menggunakan.

"Jadi, biar ada keadilan semua (SKTM) diverifikasi, tadinya kan mau sampling, tapi sekarang jadi semua. Tadi sudah diputuskan pengumuman diundurkan sampai Kamis untuk pengumuman yang akademik," kata Elih.

Dikatakan Elih, petugas yang akan melakukan verifikasi nanti kurang lebih berjumlah 100 orang yang terdiri dari pengawas serta dari pihak kepolisian. Hal itu dilakukan untuk benar-benar mendapatkan data akurat dan memberi kesempatan kembali orang-orang yang memalsukan dokumen untuk turut serta mendaftar ke jalur akademik tanpa menggunakan SKTM.

"Diperkirakan masih ada dan ingin disisir, kan itu perlu waktu. Lalu yang mundur sendiri kan diperbolehkan untuk mendaftar di akademik, jadi mereka kan juga diberi waktu," imbuhnya.

Selain itu, Elih pun meminta orang-orang yang sudah memalsukan dokumen SKTM untuk diberikan sanksi. Dengan dalih untuk memberikan efek jera agar agar tidak terulang kembali.

"Kalau saya sih edukasi yah (sanksinya), penyadaran tetap supaya mengundurkan dirilah, legowo, supaya tidak merugikan yang akademik," tegasnya.

Dalam aturannya, SKTM diberikan kepada masyaraka tidak mampu untuk mendapatkan kemudahan dalam menikmati fasilitas umum, mulai dari sosial, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Namun, banyak masyarakat mampu banyak yang memanfaatkan SKTM ini.


(UWA)