Temukan Kesepakatan DPRD-BPK Soal LHP, Ahok Tuding Ada Permainan Politik

Wanda Indana    •    Senin, 13 Jul 2015 12:09 WIB
ahok-dprd
Temukan Kesepakatan DPRD-BPK Soal LHP, Ahok Tuding Ada Permainan Politik
Gedung DPRD DKI Jakarta (Foto: MI/ Ramdani)

Merotvnews.com, Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama menemukan adanya kesepakatan antara DPRD DKI dengan Badan Pemerika Keuangan (BPK) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2014.
 
Ahok menemukan surat kesepakatan bersama antara BPK dan DPRD dengan Nomor 497/KB/I-XIII.2/12/2010 tentang Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD DKI Jakarta. Ahok menganggap surat keputusan bersama itu permainan politik.
 
"Ini tidak lazim, ada kesepakatan bersama antara DPRD dan BPK membuat gubernur tidak bisa memberikan pidato. Ini gila BPK sama DPRD main. Ini sengaja politik," kata Ahok saat rapat pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2015).
 
Ahok juga mempertanyakan kenapa penyerahan LHP kepada dirinya dilakukan secara diam-diam melalui Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah. "Kenapa dalam paripurna bohongi saya? Kenapa Ketua BPK menyerahkan diam-diam ke Sekda, Sekda juga belum dapat kuasa dari saya," tegasnya.
 
Awalnya Ahok menemukan kejanggalan, karena dia tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap LHP BPK saat paripurna. Padahal dirinya sudah menyiapkan pidato.
 
"Saya mau tanya sama Pak Sotar (Sekretaris DPRD) siapa yang punya ide mengatakan bahwa tahun lalu tidak ada pidato saya, tidak ada penyerahan LHP kepada saya?" tanya Ahok.
 
Ahok kemudian meminta agar video rapat paripurna penyerahan LHP tahun 2013 diputar. Dalam video tersebut terlihat Ahok memberikan tanggapan atas LHP BPK.
 
Sekretaris DPRD DKI Jakarta Sotar Harahap mengatakan, pada tahun lalu rapat paripurna LHP BPK bersamaan dengan pengesahan tiga Raperda. Karena itu, gubernur diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Tahun ini hanya penyerahan LHP yang merupakan hajat dari BPK.
 
"Untuk acara kemarin hajat tunggalnya penyerahan LHP BPK, sesuai dengan kesepatan bersama antara BPK dan DPRD, tata cara penyerahan LHP," kata Sotar.
 
Dalam kesepakatan itu, lanjut Sotar, LHP diserahkan dalam rapat paripurna istimewa hanya kepada DPRD. Sementara untuk gubernur diserahkan secara langsung.
 


(FZN)