Sidang Praperadilan Bupati Morotai Mulai Hari Ini

Renatha Swasty    •    Senin, 27 Jul 2015 06:49 WIB
praperadilan
Sidang Praperadilan Bupati Morotai Mulai Hari Ini
Rusli Sibua dikawal petugas KPK untuk memasuki mobil tahanan untuk kemudian dibawa ke Rumah Tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 8 Juli 2015. Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Bupati Morotai Rusli Sibua (RS) berlangsung hari ini, Senin (27/7/2015) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rusli mengajukan gugatan terkait penetapan tersangkanya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

"Betul sidang praperadilan Rusli Sibua," kata Humas PN Jakarta Selatan Made Sutrsina saat dihubungi Metrotvnews.com, Minggu (26/7/2015) malam.

Made membeberkan, sidang gugatan itu bakal dipimpin hakim tunggal Martin Ponto Bidara. Namun, ia tidak bisa memastikan pukul berapa sidang berlangsung. "Jamnnya menyesuaikan," pungkas dia.

Sementara itu, Ahmad Rifai penasihat hukum Rusli mengatakan pihaknya sudah menyiapkan materi praperadilan dengan baik. Pihaknya bakal membuktikan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh komisi dengan mentersangkakan Rusli.

Yang bakal menjadi bahan gugatan beber Ahmad antara lain soal penjemputan paksa dan transfer uang yang disebut dilakukan oleh kliennya.

"Tidak hanya penjemputan paksa namun juga bahwa transfer dilakukan Muhlis dan M Jupri, dan yang berkomunikasi Sahrin namun yang ditetapkan tersangka pak RS padahal pak RS tak pernah menyuruh dan tidak tahu soal uang tersebut," pungkas dia.

Ahmad yakin dengan sejumlah bukti yang sudah disiapkan, mereka mampu menang lawan KPK.
"Sangat yakin akan menang," ujar Ahmad.

Surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap Rusli Sibua diterbitkan pada 25 Juni 2015 lalu. Dia disangkakan telah memberi atau menjanjikan sesuatu pada Akil Mochtar selaku hakim Konstitusi dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan sengketa Pilkada Morotai di MK tahun 2011.

Dalam dakwaannya, Akil disebut meminta uang untuk menyetujui keberatan hasil pilkada 2011 di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Dia menerima Rp2,989 miliar dari Rp6 miliar yang diminta.

Sengketa pilkada Pulau Morotai diikuti enam pasang calon pada dimenangkan pasangan Arsad Sardan dan Demianus Ice. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan tersebut sebagai bupati dan wakil bupati periode 2011-2016 dengan menerbitkan surat keputusan KPU pada 21 Mei 2011.

Rusli dan pasangannya, Weni R Paraisu, kemudian menggugat putusan itu dengan menunjuk Sahrin Hamid sebagai pengacara. Sahrin kemudian menghubungi Akil melalui SMS. Akil lalu menelepon Sahrin  agar menyampaikan kepada Rusli Sibua untuk menyiapkan uang Rp6 miliar.

Permintaan ini diteruskan Sahrin ke Rusli Sibua di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Namun, Rusli hanya menyanggupi Rp3 miliar. Rusli lalu mengirimkan Rp2,989 miliar melalui tiga kali setoran tunai ke rekening CV Ratu Samagat.

Kiriman duit ini diberi keterangan sebagai "angkutan kelapa sawit" sebagaimana diminta Akil. Uang dikirim bertahap, yakni, Rp500 juta pada 16 Juni 2011, Rp500 juta juga pada 16 Juni 2011, dan Rp1,989 miliar pada 20 Juni 2011.

Setelah uang terkirim, pada persidangan 20 Juni 2011, MK memutuskan mengabulkan permohonan Rusli Sibua dan Weni R Paraisu. Dalam amarnya, MK membatalkan berita acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada KPU Kabupaten Pulau Morotai pada 21 Mei 2011.

Atas perbuatannya ini, Rusli disangka telah melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.


(REN)