Pemerintah Beri Kewenangan Lebih Buat Bappenas?

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 29 Jul 2015 17:00 WIB
bappenas
Pemerintah Beri Kewenangan Lebih Buat Bappenas?
Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, ANTARA FOTO,Vitalis Yogi Trisna

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah mengindikasikan bakal memberikan kewenangan otoritas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk ikut andil dalam pembahasan draf isian pengguna anggaran (DIPA) lebih jauh.

Kewenangan tersebut menyusul arahan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla pada Bappenas yang menginginkan untuk fokus menyusun rancangan pembangunan nasional yang lebih matang sehingga pada implementasinya nanti akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas, menciptakan pemeratan, dan berkesinambungan.

"Ya kan anggaran mengikuti dalam perencanaannya, mengikuti pekerjaan. Kalau pekerjaan maju, anggaran juga maju," kata Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2015).

Selama ini, pembahasan DIPA hanya dilakukan oleh Kementerian Keuangan, kementerian terkait dan DPR. Meskipun sebagai pihak perencana, Bappenas tidak punya kuasa untuk ikut merembukkan rincian anggaran sehingga yang terjadi tidak sejalan dengan program-program yang dirancang.

"Jadi bersama-sama Kemenkeu, duduk sama-sama," ujarnya.

Andrinof menambahkan Wakil Presiden mengimbau agar perencanaan harus dilakukan lebih awal. Misalnya dalam menyiapkan feasibility study (studi kelayakan yang minimalnya harus dilakukan setahun sebelum tahun berjalan.

"FS harus satu tahun sebelumnya. soalnya ketika ada yang mau mendanai, nanti bisa tidak jadi kalau FS-nya belum siap," jelasnya.


(SAW)