Adriansyah Benarkan Bantu Andrew Hidayat Terkait Izin Ekspor Tambang

Renatha Swasty    •    Kamis, 30 Jul 2015 22:22 WIB
tipikor
Adriansyah Benarkan Bantu Andrew Hidayat Terkait Izin Ekspor Tambang
Tersangka kasus dugaan suap ijin tambang di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Adriansyah (kanan). Foto: MI/Rommy Pujianto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Politisi partai PDIP Adriansyah mengaku pernah membantu Direktur PT Mitra Maju Sukses Andrew Hidayat terkait izin eksportir perusahaan tambang milik Andrew. Bantuan itu ia berikan saat menjadi anggota DPR RI.

Adriansyah membeberkan, ia pernah ditelepon oleh Andrew, saat itu ia diminta bantuan terkait ekspor terbatas perusahaan tambangnya.

"Seingat saya pernah ekspor terbatas, waktu itu Andrew telepon saya, saya hubungan dengan Kadis Tambang," beber Adriansyah saat bersaksi buat terdakwa Andrew di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2015).

Adriansyah mengatakan dalam sambungan teleponnya dengan Kadis Pertambangan, ia meminta supaya ekspor terbatas yang ditanya oleh Andrew dapat dibantu.

"Saya sampaikan saja kalau bisa dibantu, bantu, Kadis bilang tidak ada masalah dalam proses," pungkas Adriansyah.

Usai telepon itu, ia mengaku tak pernah lagi memonitor terkait permintaan Andrew. Adapun ketika ditanya, perihal bantuan yang diberikan, Adriansyah mengatakan, sebagai mantan Bupati Tanah Laut, ia senang membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Karena saya mantan Bupati Tanah Laut pak. Artinya, pemikiran saya kalau ini berjalan baik banyak sekali di desa kerja dan memberikan penghasilan bagi negara," pungkas dia.

Dalam dakwaan diketahui, Andrew meminta bantuan Adriansyah untuk pengurusan surat eksportir terdaftar PT Indonesia Asia Cemerlang (IAC) dan PT Duta Dharma Utama (DDU) yang belum mendapatkan rencana kegiatan dan anggaran biaya (RKAB) dari pemerintah kabupaten Tanah Laut. Padahal, untuk mendapatkan surat eksportir diperlukan persetujuan RKAB.

Tapi, untuk mendapat persetujuan RKAB diperlukan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), sebab IUP PT DDU di atas 200Ha. Sebenarnya, pengurusan Amdal memerlukan waktu lama dan sampai ke Gubernur Kalimantan Selatan.

Karena PT DDU memerlukan RKAB secepatnya, sebelum akhir agustus 2014 Andrew lantas menghubungi Adriansyah. "Terdakwa menghubungi Adriasnsyah untuk memberitahukan permasalahn tersebut dan juga menyampaikan bahwa sebelumnya telah berusaha menghubungi Bupati Tanah Laut (Bambang Alamsyah) namun tidak bisa sehingga terdakwa meminta bantuan Adriansyah," kata Jaksa Penuntut Umum pada KPK Trimulyono Hendradi saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Atas permintaan itu, Adriansyah menghubungi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Bupati Tanah Laut M Hanil untuk segera memproses RKAB PT DDU.

Diketahui, Adriansyah beberapa kali mendapatkan uang dari Andrew. Uang diduga diberikan lantaran Adriansyah sering membantu Andrew perihal perizinan.

Namun, ketika ditanya soal itu, dia menyebut, uang itu sebagai bentuk pinjaman. Uang tidak ada hubungannya dengan bantuan yang ia berikan buat perusahaan tambang milik Andrew.

"Pemikiran saya sebagai teman minta tolong, nanti saya bayar (kembalikan uang pinjaman)," ujar Adriansyah.


(DRI)