Jadi Tersangka, Irjen Kemendag: Partogi Tak Bisa Langsung Dipecat

M Rodhi Aulia    •    Jumat, 31 Jul 2015 08:37 WIB
suap di kemendag
Jadi Tersangka, Irjen Kemendag: Partogi Tak Bisa Langsung Dipecat
Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih. (Foto: MTVN/M Rodhi Aulia)

Metrotvnews.com, Jakarta: Peningkatan status Dirjen Perdagangan Luar Negeri nonaktif Partogi Pangaribuan sebagai tersangka tidak mempengaruhi status kepegawainnya. Status PNS Partogi secara otomatis akan hilang jika sudah ada kekuatan hukum atau inkracht.
 
"Enggak (langsung) dipecat dong. Kan ada aturannya, pegawai negeri. Kalau sudah ada kekuatan hukum atau inkracht, maka dengan sendirinya sebagai PNS dia berhenti," kata Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih di Auditorium Utama, Kantor Kementerian Perdagangan, Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2015).
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS yang terlibat kasus kriminal, seperti korupsi, narkoba dan kejahatan lainnya, bisa langsung diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat, ketika ada putusan pengadilan.
 
Hal itu tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b. “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum.”
 
Sementara untuk PNS yang ditahan, karena menjadi tersangka tindak pidana, hanya diberhentikan sementara. Seperti yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c. "PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.”
 
Diketahui, Partogi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap di Kementerian Perdagangan setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama 12 jam.
 
"Penyidik menyimpulkan, ditetapkan sebagai tersangka dengan alat bukti permulaan yang cukup dan alat bukti yang cukup, sangat cukup, dengan singkronisasi keterangan saksi dan alat bukti yang disita saat penggeledahan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mohammad Iqbal, Kamis (30/7/2015) malam.
 
Partogi dijerat pasal 3 dan 6 Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 dan pasal 3, 4, 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang PPTPPU dan pasal 5 ayat 2 pasal 11, 12 a b, dan pasal 12 B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Partogi terancam kurungan maksimum 20 tahun penjara.


(FZN)