Upaya Pemerintah Minimalisir Dampak Elnino

Annisa ayu artanti    •    Jumat, 31 Jul 2015 13:27 WIB
kekeringan
Upaya Pemerintah Minimalisir Dampak Elnino
Ilustrasi. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengaku harus ada antisipasi awal untuk meminimalisasi dampak awal dari kemarau panjang (Elnino). Hal itu diucapkan lantaran efek dari kemarau panjang akan berdampak dalam banyak sektor terutama sektor pertanian.

"Mengantisipasi dampak Elnino, kita harus antisipasi lebih awal untuk meminimalisasi dampak awal dari kemarau panjang. Yang jelas produksi pangan, karena produksi beras menurun," kata Andrinof usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Meskipun dampak kemarau panjang ini terjadi di banyak wilayah Indonesia seperti Cirebon, Majalengka, Madiun, Lamongan, Gresik, Pasuruan, Malang, Bondowoso, Buleleng, Bangli, Lombok, Sumbawa, Bima, Sumba, dan Pulau Timor di NTT, Andrinof mengatakan, pemerintah belum berencana untuk membuka keran impor untuk mencukupi kebutuhan beras.

Ia menyebutkan sejauh ini, kemampuan produksi beras di Indonesia masih mampu mencukupi kebutuhan konsumsi. "Belum lihat ke sana, liat kemampuan produksi kita cukup atau tidak. sejauh ini cukup, tinggal distribusi saja," ujar dia.

Sementara itu, Sekertaris Jendral Kementerian Pertanian, Hari Priyono menyebutkan bulan Juli ini ada 111 ribu hektare (ha) sawah yang mengalami dampak kekeringan. Sedangkan untuk yang gagal panen, Ia mencatat, sebanyak 8.900 ha.

"Dari laporan Pak Mentan, Juli disebutkan bahwa posisi kekeringan sebanyak 111 ribu ha, puso 8.900 ha," sebut Hari.

Priyono mengatakan, untuk saat ini, Kementerian Pertanian sedang mengupayakan pompanisasi di beberapa daerah yang sedang terkena dampak kekeringan, supaya gagal panen bisa diminimalisir.

"Jadi sekarang yang terkena kekeringan supaya puso tidak nambah kita lakukan dengan pompanisasi," ucap Hari.


(AHL)