Terancam Digugat PDIP, KPU Siap Ikuti Proses Hukum

Arga sumantri    •    Selasa, 04 Aug 2015 14:25 WIB
pilkada serentak
Terancam Digugat PDIP, KPU Siap Ikuti Proses Hukum
Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) didampingi Komisioner KPU (kiri ke kanan) Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiati, Arief Budiman dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah di kantor KPU, Jakarta, Selasa 19 Mei 2015. Foto: MI/Arya Manggala

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum siap menghadapi DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Surabaya jika memang menggugat Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015. PDI Perjuangan menolak keputusan KPU menunda pilkada di Kota Pahlawan.

"Sekarang ini belum bisa kami pastikan seperti apa, tapi yang pasti kami tetap ikuti proses sengketa itu apa hasilnya. Apapun hasilnya nanti, sebagai pelaksana kami pasti mengikuti," kata Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2015).

Namun, menurut Hadar, proses hukum terkait sengketa pilkada berpotensi memberikan ketidakpastian hukum, khususnya terkait pelaksanaan pilkada. Dia mengatakan, KPU malah memberikan kepastian bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan bakal calon kepala daerah, pelaksanaan pilkada di daerah tersebut digelar pada 2017.

"Ketetapan kami itu (penundaan pilkada) justru memberikan kepastian hukum. Kalau tidak bisa tahun ini ya kami tunda pada 2017, kan jelas. Harusnya semua pihak bisa mematuhi ini," ungkapnya.

Koordinator Divisi Hukum Pengawasan KPU Jawa Timur Muhammad Arbayanto menilai sudah konsekuensi KPU untuk menghadapi potensi sengketa pilkada seperti di Kota Surabaya. Dia mempersilakan pihak-pihak yang tidak puas menggugat.

"Kami memang harus siap menjalani proses itu (gugatan). Silakan saja jika pihak-pihak tertentu ingin menggugat," kata dia di sela rapat bimbingan teknis tahapan kampanye di kantor KPU.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Surabaya Adi Sutarwijono meminta KPU Kota Surabaya tidak tergesa-gesa memutuskan menunda pilkada di Surabaya.

"Jika pilkada benar-benar ditunda hingga 2017, jelas ini akan berimplikasi pada persoalan hukum. Kami akan terus memantau perkembangan dan menyiapkan materi gugatan hukum,” kata Adi Sutarwijono, Senin 3 Agustus.

Menurut Adi, regulasi yang mengatur tentang penundaan pilkada itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota dan Bupati.

Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 mengatur daerah yang tidak memiliki lebih dari satu pasangan calon, pelaksanaan pilkada di daerah tersebut akan ditunda hingga pilkada serentak periode berikutnya.


(TRK)