Saksi Ahli Sebut Praperadilan Bupati Morotai Tidak Bisa digugurkan

Deny Irwanto    •    Rabu, 05 Aug 2015 18:02 WIB
praperadilan
Saksi Ahli Sebut Praperadilan Bupati Morotai Tidak Bisa digugurkan
Ilustrasi Sidang Praperadilan --MI/Barry Fatahillah

Metrotvnews.com, Jakarta: Ahli hukum pidana Chairul Huda menyatakan, praperadilan yang diajukan Bupati Morotai Rusli Sibua tidak bisa digugurkan meski berkas kasusnya di KPK sudah dinyatakan lengkap P21 dan limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hal itu disampaikan Chairul saat menjadi saksi ahli gugatan praperadilan Rusli Sibua.

"Itu tidak bermaksud mengatakan bahwa praperadilan gugur kalau perkara sudah dilimpahkan. Praperadilan gugur kalau perkara mulai diperiksa," ungkap Chairul di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2015).

Senin lalu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, membenarkan berkas penyidikan terhadap Rusli dinyatakan lengkap dan akan dilimpahkan ke penuntutan umum. Kasus yang menyeret Rusli ini terkait kasus dugaan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam pengurusan sengketa Pilkada Morotai di MK.

Surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Rusli Sibua diterbitkan pada 25 Juni 2015. Dia disangkakan telah memberi atau menjanjikan sesuatu pada Akil Mochtar selaku hakim Konstitusi dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan sengketa Pilkada Morotai di MK tahun 2011.

Dalam dakwaannya, Akil disebut meminta uang untuk menyetujui keberatan hasil pilkada 2011 di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Dia menerima Rp2,989 miliar dari Rp6 miliar yang diminta.

Sengketa Pilkada Pulau Morotai diikuti enam pasang calon dan dimenangkan pasangan Arsad Sardan dan Demianus Ice. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan tersebut sebagai bupati dan wakil bupati periode 2011-2016 dengan menerbitkan surat keputusan KPU pada 21 Mei 2011.

Rusli dan pasangannya, Weni R Paraisu, kemudian menggugat putusan itu dengan menunjuk Sahrin Hamid sebagai pengacara. Sahrin kemudian menghubungi Akil melalui SMS. Akil lalu menelepon Sahrin agar menyampaikan kepada Rusli Sibua untuk menyiapkan uang Rp6 miliar.

Permintaan ini diteruskan Sahrin ke Rusli Sibua di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Namun, Rusli hanya menyanggupi Rp3 miliar. Rusli lalu mengirimkan Rp2,989 miliar melalui tiga kali setoran tunai ke rekening CV Ratu Samagat.

Kiriman duit ini diberi keterangan sebagai "angkutan kelapa sawit" sebagaimana diminta Akil. Uang dikirim bertahap, yakni Rp500 juta pada 16 Juni 2011, Rp500 juta juga pada 16 Juni 2011, dan Rp1,989 miliar pada 20 Juni 2011.

Setelah uang terkirim, pada persidangan 20 Juni 2011, MK memutuskan mengabulkan permohonan Rusli Sibua dan Weni R Paraisu. Dalam amarnya, MK membatalkan berita acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada KPU Kabupaten Pulau Morotai pada 21 Mei 2011.

Atas perbuatannya ini, Rusli disangka telah melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

[deny irwanto]


(TII)