Meliput di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Dikenakan Rp10 Juta

Aditya Mahatva Yodha    •    Selasa, 11 Aug 2015 11:55 WIB
gunung berapi
Meliput di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Dikenakan Rp10 Juta
Foto: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS)/dok_istimewa

Metrotvnews.com, Malang: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) mengenakan biaya liputan kepada media massa yang hendak meliput. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.

Meliput di TNBTS berupa gambar video dibanderol Rp10 juta per paket. Sementara meliput menggunakan kamera genggam (Handycam) dikenakan biaya Rp1 juta. Sedangkan foto dikenakan Rp250 ribu.

"Betul. Hal itu sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2014," kata Kepala Balai Besar TNBTS, Ayu Dewi Utari, di Balai Besar TNBTS Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (11/8/2015).

Ayu mengatakan pengenaan tarif liputan ini lantaran media ada iklan sehingga dinilai komersial. Hal ini tercantum dalam pasal pada PP Nomor 12 Tahun 2014 tersebut. Pada halaman 31 tertulis Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak menebutkan Snapshot Film Komersial (1) Video Komersial dikenakan tarif Rp10 juta per paket, (2) Handycam dikenakan Rp1 juta per paket, dan foto Rp250 ribu per paket.

Selanjutnya di halaman 35, poin 6, dijelaskan bahwa Pungutan untuk kegiatan penelitian, pengambilan gambar, serta pengambilan dan pengangkutan specimen tumbuhan dan satwa liar juga dikenakan biaya. Pengambilan gambar di kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru oleh warga negara asing (WNA) dikenakan biaya Rp20 juta per paket. Sementara bagi warga negara Indonesia (WNI) dikenakan tarif Rp10 juta per paket.

Ayum menjelaskan, jika jurnalis yang akan melakukan peliputan atau pengambilan gambar dengan tujuan tertentu seperti sinopsis, cerita, rangkaian kegiatan, dan didukung dengan iklan atau sponsor, maka tetap dikenakan biaya sebagaiana yang tertera dalam PP Nomor 12 Tahun 2014.

"Kecuali jika ada kejadian luar biasa seperti bencana erupsi dan lain-lain tidak dikenai biaya," pungkasnya.


(TTD)