DJP Jadi Badan, Pengawasannya Masih Tetap di Bawah Kemenkeu

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 11 Aug 2015 18:22 WIB
ditjen pajak
DJP Jadi Badan, Pengawasannya Masih Tetap di Bawah Kemenkeu
ilustrasi pajak FOTO ANTARA/Andika Wahyu

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menyambut baik rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan berubah menjadi sebuah lembaga tersendiri berupa Badan Penerimaan Pajak.

Menurut dia banyak negara lain yang menggunakan otonomi lembaga pemungut pajak di luar Kemenkeu. Namun, secara desain organisasi masih ada dalam pengawasan bendahara negara tersebut.

"Jadi secara kelembagaan memang masih ada koordinasi, Tapi DJP menjadi semi otonom, dengan penambahan kewenangan atau keleluasaan di bidang sumber daya manusia, anggaran dan organisasi," kata Pras kepada Metrotvnews.com, Selasa (11/8/2015).

Dengan kata lain, nantinya Badan Penerimaan Pajak diberikan kewenangan tersendiri untuk mengatur rumah tangganya, seperti menambah pegawai, menambah gedung, menggunakan anggaran dalam upaya menggenjot kinerja penerimaan pajak tanpa harus meminta izin pada kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

"Jadi memang ada keleluasaan untuk tiga hal itu. Untuk fungsi dan tanggung jawan tetap dalam koordinasi Menteri Keuangan, karena dalam UU 17 Tahun 2003, kewenangan pungutan pajak dimiliki Presiden dan dilimpahkan ke Menteri Keuangan," jelasnya.

Sehingga, tanpa mengubah UU 17 Tahun 2013, DJP akan sulit untuk lepas seutuhnya dari pengawasan Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Sigit Priadi Pramudito mengungkapkan, lembaganya akan berganti baju menjadi Badan Penerimaan Pajak pada Januari 2017. Aturan untuk mendukung badan tersebut dan diharapkan aturannya akan rampung pada September 2016.



(SAW)