Komisi III Dukung Pemerintah Legalkan Aturan Keamanan Cyber

Kesturi Haryunani    •    Rabu, 12 Aug 2015 11:24 WIB
dpr ads
Komisi III Dukung Pemerintah Legalkan Aturan Keamanan <i>Cyber</i>
Anggota Komisi III DPR, Ali Umri -- ist

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo rencananya akan mengesahkan peraturan mengenai keamanan cyber pada Oktober 2015 dan membentuk Badan Cyber Nasional (BCN). Rencana tersebut mendapat dukungan dari anggota Komisi III DPR, Ali Umri.

“Perpres tersebut nantinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai keamanan cyber di Indonesia, agar BSN nantinya dapat bekerja secara efektif,” kata Ali Umri, Senin (8/8/2015).

Pembentukan BCN saat ini memang dibutuhkan, karena pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya meningkat. Tahun ini saja telah mencapai 88,1 juta jiwa.

Pemerintah menyadari bahwa keamanan cyber merupakan tulang punggung dari era baru yang berkembang di Indonesia, yaitu era kreatif, era digital, atau yang disebut Presiden Jokowi sebagai era inovasi. Namun, pengguna jaringan internet harus terlindungi dari kejahatan cyber yang marak di dunia maya.

Ali Umri mencontohkan kasus penyerangan situas Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2004 silam. Selain itu juga ada pembobolan kartu kredit dengan pencurian Personal Identification Number (PIN).
 
Menurut Umri, landasan filosofis pembentukan BCN adalah untuk menjaga dan memagari sistem cyber Indonesia, juga melindungi pengguna internet di dalam negeri. Terlebih fenomena bisnis online atau e-commerce tengah marak.
 
“Pengendalian transaksi di dunia maya harus dipertegas lebih dahulu (regulasinya), karena saat ini sebagian masyarakat Indonesia sudah beralih dari transaksi konvensional ke transaksi melalui internet. Lalu, masa iya negara ikut dalam mengendalikan transaksi yang dilakukan masyarakatnya di internet? Maka, kewenangan BSN terkait transaksi di dunia maya juga perlu dibatasi,” katanya.
 
Umri menyebutkan, kewenangan BSN lebih fokus pada langkah preventif terhadap transaksi di internet yang mengancam keamanan negara. BCN akan bertugas melaksanakan kebijakan penanggulangan, ancaman, insiden, serta pengendalian terhadap keadaan darurat akibat ancaman serangan dan insiden serangan cyber.


(NIN)