Koalisi Majapahit Sebut DPR Akan Panggil Penyelenggara Pilkada Surabaya

Amaluddin    •    Kamis, 20 Aug 2015 12:34 WIB
pilkada serentak
Koalisi Majapahit Sebut DPR Akan Panggil Penyelenggara Pilkada Surabaya
Foto: Kantor KPU Kota Surabaya, Jawa Timur/MTVN_Amaluddin

Metrotvnews.com, Surabaya: Koalisi Majapahit (KM) mengadukan perkara Pilkada di Surabaya, Jawa Timur, ke Komisi II DPR RI. Ketua Pokja Koalisi Majapahit, AH Thony mengklaim bahwa anggota dewan akan segera memanggil penyelenggara Pilkada Surabaya.

"DPR RI akan memanggil KPU, Bawaslu, KPU Kota Surabaya, dan Panwaslu Kota Surabaya," kata Ketua Pokja KM AH Thony, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/8/2015).

Thony membeberkan pertemuan itu berlangsung pada Selasa 18 Agustus 2015. Thony bersama seorang rekannya menyampaikan pendapat bahwa pelaksanaan Pilkada Surabaya tak sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 42 tentang syarat-syarat pencalonan.

Ia menilai pencalonan Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid yang diusung Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) tak sesuai aturan. Sebab, saat Rasiyo-Dhimam mendaftar, tak membawa surat rekomendasi dukungan asli dari DPP PAN. Seharusnya, Rasiyo-Dhimam membawa surat yang mencantumkan tanda tangan dan cap basah dari DPP. Tapi, Rasiyo-Dhimam malah membawa surat hasil scan.

Kemudian KPU memberi kesempatan pada Rasiyo-Dhimam untuk membawa surat asli tersebut. Lalu pada 19 Agustus, perwakilan PAN membawa surat rekomendasi asli ke KPU. Namun perwakilan PAN dan KPU Surabaya enggan memperlihatkan surat tersebut ke awak media. "Kami menilai ini sudah tidak berjalan efektif," kata Thony.

Partai Demokrat dan PAN merupakan anggota Koalisi Majapahit. Koalisi tidak mendaftarkan calon dalam Pilkada Surabaya untuk menantang pasangan petahana Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana. Tapi, Demokrat dan PAN memilih jalur sendiri dengan mengusung pasangan Rasiyo-Dhimam.


(TTD)