DAK Daerah yang Tak Capai Target Penyerapan Anggaran Bakal Dikurangi

Krisiandi    •    Minggu, 23 Aug 2015 17:07 WIB
anggaran
DAK Daerah yang Tak Capai Target Penyerapan Anggaran Bakal Dikurangi
Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: Panca Syurkani/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bakal ada sanksi bagi daerah yang tak mencapai target penyerapan anggaran pada kwartal kedua tahun ini. Sanksi itu berupa pemotongan dana alokasi khusus. 

Tjahjo menuturkan Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk menelurkan kebijakan khusus agar bisa meningkatkan penyerapan anggaran yang pada triwulan pertama sangat rendah. Seiring dengan arahan Presiden, dia mengaku sudah menyusun beberapa langkah yang mesti diimplementasikan pemerintah daerah. 

"Kami sudah mengirim radiogram kepada gubernur, bupati dan wali kota agar optimalisasi penyerapan anggaran dilaksanakan dengan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta menggerakan sektor riil di daerah," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/8/2015). 

Lalu, Kemendagri juga telah membentuk tim melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah yang secara intensif memonitor, memanggil, mengklarifikasi dan mendatangi daerah yang penyerapannya terbilang sangat rendah. Kemendagri, kata Tjahjo, juga telah memanggil sekda provinsi dan kabupaten/kota, biro dan dinas keuangan provinsi, kabupaten/kota se Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Langsung mendapatkan pengarahan dari Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan, Mendagri dan Direktur Jenderal Keuangan Daerah agar optimalisasi penyerapan anggaran sesuai target khususnya kwartal kedua harus mencapai posisi penyerapan 60 persen," papar Tjahjo. 

Dalam pertemuan di Hotel Sahid, Jakarta itu, sambung Tjahjo, para pejabat daerah sudah membeberkan hambatan dan kendala terkait penyerapan anggaran. 

"Dan Kemendagri sudah mengeluarkan beberapa permen dan surat edaran sebagai payung hukum tambahan agar daerah tidak ragu melaksanakan program anggaran daerah tepat waktu. Khususnya yang terkait hibah dan program strategi nasional yang harus dilaksanakan daerah," ujar Tjahjo.

Tjahjo menuturkan, hingga kini Kemendagri terus memonitor daerah yang belum optimal menyerap anggaran. Menurutnya, jika dengan upaya-upaya tersebut masih ada daerah yang tidak bergerak maksimal, Kemendagri akan memberikan catatan khusus untuk disampaikan ke Presiden dan Menkeu. 

"Agar DAK-nya dikurangi untuk tahun anggaran berikutnya, seperti rencana bantuan Presiden untuk tahun anggaran 2016 untuk tiap kabupaten/kota yang maksimal Rp1 miliar dapat dikurangi, reward dan punishment harus diterapkan terbuka dan fair," pungkas Tjahjo.


(KRI)