Lindungi Anak dan Perempuan, Kementerian PPPA Gandeng Polda

Deny Irwanto    •    Kamis, 27 Aug 2015 13:53 WIB
kekerasan anak
Lindungi Anak dan Perempuan, Kementerian PPPA Gandeng Polda
Kapolda Irjen Tito Karnavian (keempat dari kiri) dan Menteri PPPA Yohana Yambise (kiri) usah menandatangani MoU, Kamis (27/8/2015). Foto: Deny Irwanto/MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Anak (P2TP2A) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Polda Metro Jaya guna melindungi perempuan dan anak dari kejahatan pidana dan kejahatan seksual. Kerja sama diwujudkan dalam bentuk MoU (nota kesepahaman).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise dan Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian meneken nota kesepahaman tersebut. "Anak-anak, terutama korban kejahatan baik KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), kekerasan seksual, dan lain-lain itu harus mendapatkan penanganan khusus. Karena mereka mempunyai psikologi khusus," kata Tito di Balai Pertemuan Metro Jaya, Kamis (27/8/2015).

Tito mengatakan, perlindungan terhadap anak-anak merupakan hal yang sangat diperlukan lantaran mereka merupakan calon generasi muda di masa depan. "Dia harus dilindungi, perempuan juga. Karena dulunya perempuan dianggap second class citizen, makanya ada gerakan feminisme untuk memperjuangkan kesetaraan gender, sekarang sudah berkembang. Indonesia sudah bagus. Tapi, kejahatan-kejahatan ini masih sering terjadi," lanjut Tito.

Tito kembali mengatakan, Polri sejauh ini sudah membentuk unit khusus untuk menangani perempuan dan anak. Unit tersebut sudah ada di tingkat Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek.

"Petugas kepolisian harus paham bahwa menangani jangan hanya nangani berkas saja, tangkap pelakunya, kemudian dikirim. Harus pertimbangkan psikologis anak-anak perempuan yang jadi korban ini," tandas Tito.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Yohana Yambise mengatakan dengan adanya MOU ini, dia berharap Polri menempatkan personel di beberapa wilayah yang rawan terjadi tindak pidana terhadap perempuan. "Kerja sama MOU spesifiknya dalam hal, kita akan buat MOU untuk kerjasama bangun sinergitas. Tempat modus kekerasan bisa ada anggota," kata Yohana.


(KRI)