Dorong Industri Pionir, Pemerintah Ubah Kebijakan Tax Holiday

Eko Nordiansyah    •    Kamis, 27 Aug 2015 14:41 WIB
tax holiday
Dorong Industri Pionir, Pemerintah Ubah Kebijakan <i>Tax Holiday</i>
Menkeu Bambang Brodjonegoro -- FOTO: Antara/SIGID KURNIAWAN

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan perubahan kebijakan tax holiday yang diambil pemerintah bertujuan untuk meningkatkan investasi, khususnya di industri pionir yang ditetapkan pemerintah.

"Inti dari PMK (tax holiday) yang baru kami dorong industri pionir strategis yang menurut kami bisa mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan. Intinya yang kami utamakan yakni keterkaitan luas forward linkage baik pada pihak pemakai dan juga memanfaatkan industri tersebut," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan DR Wahidin, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2015).

Dirinya menambahkan, adapun beberapa pokok perubahan kebijakan tax holiday di antaranya meliputi penambahan cakupan industri pionir. "Sebelumnya ada lima industri yang masuk cakupan industri pionir. Dalam PMK 159/2015, cakupan industri tersebut diperluas menjadi sembilan industri," lanjut dia.

Selain itu, dalam aturan tax holiday yang baru juga terdapay penambahan jangka waktu pemberian fasilitas. Dari sebelumnya, 5-10 tahun dan dapat diperpanjang dengan diskresi Manteri Keuangan menjadi 5-15 tahun dan dapat diberikan hingga 20 tahun dengan diskresi Menteri Keuangan.

Nilai rencana penanaman modal untuk industri tertentu juga diturunkan. Untuk industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi, rencana investasi diturunkan menjadi paling sedikit sebesar Rp500 miliar.

Dengan industri yang memiliki rencana investasi sebesar Rp500 miliar sampai dengan kurang dari Rp1 triliun mendapatkan pengurangan maksimum sebesar 50 persen, sedangkan rencana investasi lebih dari Rp1 triliun dapat diberikan pangurangan sebesar 100 persen.

"Selain itu, penyederhanaan prosedur pengajuan fasilitas tax holiday melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Serta Pemberian Fasilitas Tax Allowance bagi Wajib Pajak yang Permohonan Fasilitas Tax Holiday-nya Ditolak," tukas dia.


(AHL)