Korupsi Haji, Suryadharma Ali Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp27 Miliar

Renatha Swasty    •    Senin, 31 Aug 2015 19:53 WIB
korupsi haji
Korupsi Haji, Suryadharma Ali Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp27 Miliar
Terdakwa kasus korupsi haji Suryadharma Ali. (MI/Rommy Pujianto)

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Menteri Agama Surydharma Ali (SDA) didakwa melakukan korupsi secara bersama-sama dengan kader PPP Mukhlisin, mantan Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar, staf khusus SDA Ermalena dan pengawal istri SDA, Mulayanah terkait penyelenggaran ibadah haji dan penggunaan dana operasional menteri. Dari korupsi itu ia didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp27 miliar.

"Terdakwa bersama-sama secara melawan hukum yaitu menunjuk orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, mengangkat petugas pendamping Amirul Hajj tidak sesuai ketentuan, menggunakan Dana Operasional Menteri tidak sesuai peruntukannya, menunjuk tim penyewaan perumahan jemaah haji Indonesia tidak sesuai ketentuan dan memanfaatkan sisa kuota haji," kata Jaksa Supardi saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Jaksa Supardi membeberkan dalam penunjukkan petugas haji tahun 2010-2013 Suryadharma memerintahkan Dirjen PHU, Slamet Riyanto dan Anggito Abimanyu mengakomodir permintaan anggota Panja Komisi VIII memasukkan beberapa anggota DPR menjadi petugas PPIH Arab Saudi, hal ini supaya mereka dapat menunaikam ibadah haji gratis.

"Meski orang-orang tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pedoman rekrutmen PPIH," beber Jaksa Supardi.

Selanjutnya dalam penggunaan DOM tahun anggaran 2011-2014 Jaksa Supardi membeberkan tiap bulan Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pencairan DOM sejumlah Rp100 juta. Tapi kemudian atas perintah mantan Ketua Umum PPP itu, Kabag TU Pimpinan Saefuddin A Syafi'i, Kasubag TU Amir Jafar dan pengelola Teknis Rosandi diminta membayar sejumlah hal.

"Terdakwa memerintahkan Rosandi atau Saefuddin atau Amir membayarkan sebagian DOM kepada pihak-pihak tertentu di luar tujuan diberikannya DOM untuk menunjang kegiatan," ungkap Jaksa Supardi.

Adapun jumlah pengeluaran DOM yang dipakai secara pribadi oleh Suryadharma sejumlah Rp1.821.698.840.

Kemudian dalam penyewaan perumahan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi tahun 2010 dan 2012, Suryadharma mengakomodir permintaan rekannya sesama partai Mukhlisin dan Hasrul Azwar supaya menerima sejumlah penyewa perumahan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.

Padahal, rumah sewa yang diajukan oleh rekannya oleh tim penyewa perumahan setelah dilakukan verifikasi ditolak karena tidak memenuhi syarat. Pada penyewaan tahun 2012 bahkan dikatakan Ermalena ikut memutuskan supaya sewa rumah yang dipilih adalah yang sama yang ditunjuk oleh Hasrul Azwar.

Terakhir, pada pemanfaatan sisa kuota nasional tahun 2010-2012 terdapat sisa kuota sejumlah 1.681 dari 221.000 kuota haji. Sisa kuota itu dibuat oleh terdakwa dijadikan sebagai sisa kuota nasional.

"Terdakwa memutuskan penggunaan sisa kuota haji nasional, tidak mengutamakan calon jemaah haji yang masih dalam daftar antrian, namun mengutamakan calon jemaah haji yang diusulkan oleh anggota DPR RI, khususnya anggota Komisi VIII," beber Jaksa Supardi.

Jaksa Supardi mengatakan SDA yang merupakan Menteri Agama periode 2009-2014 memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji dan mengelola anggaran kementerian negara secara tertib, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Tapi dalam pelaksanaannya, SDA justru memperkaya sejumlah pihak yakni Cholid Abdul Latief Sodiq Saefudin, Mukhlisin, Hasrul Azwar, Hasanudin Asmat, Nurul Iman Mustofa, dan Fuad Ibrahim Astani.

Selanjutnya, 180 petugas PPIH, tujuh orang pendamping Amirul Hajj, 1.771 orang jemaah haji yang diberangkatkan tidak sesuai nomor antrian, serta memperkaya penyedia akomodasi di Arab Saudi.

"Yang dapat merugikan keuangan negara Rp27.283.090.068 dan SR17.967.405," beber Jaksa Supardi.

SDA diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Terkait dakwaannya, SDA mengaku mengerti secara bahasa namun tak mengerti secara substansial. Ia bakal mengajukan keberatan atau eksepsi.

"Saya tidak mengerti karena tidak melakukan apa yang disebutkan Jaksa. Saya akan mengajukan eksepsi," pungkas dia.



(MEL)