Komisi III dan Kemenkumham Bahas Bebas Visa WN Tiongkok

Achmad Zulfikar Fazli    •    Kamis, 03 Sep 2015 11:36 WIB
bebas visa
Komisi III dan Kemenkumham Bahas Bebas Visa WN Tiongkok
Rapat Komisi III DPR dengan Kemenkumham. Foto: MTVN/Fikar

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Hukum dan HAM. Komisi III akan mengkonfirmasi soal visa bagi warga negara Tiongkok yang datang ke Tanah Air.

"Ini kan ada bebas visa yang sudah dimulai. Ini ada banyak laporan kepada Komisi III, seperti di Kalimantan Tengah, kok yang jualan baju banyak orang Cina. Itu menyalahgunakan bebas visa atau bagaimana?" kata pimpinan Komisi III, Desmond Junaidi Mahesa, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2015).

Berdasarkan laporan dari Kalimantan Tengah tersebut, Desmond khawatir lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia terkikis. "Pertanyaannya, tenaga kerja kita mau di kemanain? Ini menjadi penting rapat kami dengan Kemenkumham," ujar dia.

Tak hanya di Kalimantan Tengah, Desmond juga menemukan kejanggalan bebas visa warga Tiongkok di Banten. "Yang terdaftar lebih banyak dari yang tidak terdaftar. Apakah bebas visa ini tidak memberikan persoalan penyakit. Kami mempertanyakan persoalan ini," kata dia.


Aparat Polda Metro Jaya menangkap 29 warga Tiongkok terkait kasus penipuan menggunakan telepon dan internet serta dugaan penyalahgunaan narkoba. Foto: MI/Susanto

Komisi III juga akan mengkaji kembali pengawasan terhadap wisatawan. Sebab, Komisi III memandang selama ini pengawasan oleh petugas Imigrasi terhadap wisatawan belum optimal. Sehingga, muncul berbagai pelanggaran-pelanggaran oleh wisatawan.

"Kami mempertimbangkan apakah pengawasan dikembalikan lagi ke kepolisian apa tetap di Imigrasi. Kalau ke kepolisian ini akan diubah lagi. Ini masih kami kaji," jelas dia.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengakui maraknya pelanggaran oleh wisatawan dalam penggunaan visa bebas. Ia berjanji akan menindak tegas wisatawan yang terbukti melanggar. "Kalau melanggar pasti kami tindak. Yang paling tinggi (pelanggaran) memang warga Tiongkok," kata dia.

Hingga saat ini rapat dengar pendapat Komisi III dan Kemenkumham masih berlangsung. Dari Kemenkumham hadir Yasonna Laoly dan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie. Sementara itu, rapat ini dipimpin oleh Desmond Mahesa.


(TRK)