Pemerintah Kapok Pakai Mekanisme Pasar untuk Stabilisasi Harga

Husen Miftahudin    •    Selasa, 08 Sep 2015 16:50 WIB
harga dagingkementan ads
Pemerintah Kapok Pakai Mekanisme Pasar untuk Stabilisasi Harga
Ilustrasi daging sapi beku. ANTARA FOTO/Fanny Octavianus

Metrotvnews.com, Jakarta: Staf Ahli Menteri Pertanian bidang Investasi, Syukur Iwantoro mengatakan, pemerintah telah gagal dalam menstabilisasi harga bahan pokok menggunakan mekanisme pasar. Hal ini diakui dia saat pemerintah melakukan mekanisme pasar untuk stabilisasi harga daging sapi.

"Mekanisme yang dilakukan sepenuhnya kepada mekanisme pasar (untuk daging) itu gagal," ujar Syukur dalam FGD Stabilisasi Pasokan dan Harga Daging Sapi Oleh Perum Bulog di Kantor Bulog, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (8/9/2015).

Soal mekanisme pasar ia bercerita, dulu pemerintah pernah melepas daging sapi ke pasar. Tujuannya, agar harga daging sapi stabil mengingat supply dan demand menjadi lebih seimbang.

"Saat harga daging sapi rendah, impor diperketat sehingga harga daging sapi tak jatuh. Sebaliknya, ketika harga daging sapi tinggi, keran impor dibuka agar tingginya harga daging sapi bisa ditekan," papar dia.

Namun sayangnya, kondisi lapangan justru semakin kacau. Saat pemerintah mengeluarkan kebijakan memperketat impor, harga daging sapi justru melonjak. Kemudian, lanjut Syukur, pemerintah pun mengambil tindakan untuk membuka keran impor selebar-lebarnya agar mampu meredakan harga daging sapi.

"Kondisi itu justru buat impor daging sapi meningkat, tapi harganya tidak juga mengalami penurunan. Dan akhirnya, muncul-lah spekulasi," terangnya.

Tak sampai di situ, pemerintah juga menggandeng importir untuk menjaga stabilitas harga. "Tapi pada saat masyarakat membutuhkan, (mereka) tidak bisa dikendalikan. Pemerintah selalu dikatakan salah," jelas dia.

Maka itu, untuk menghindari kejadian serupa terulang, maka pihaknya berjanji untuk tidak menggunakan mekanisme pasar untuk stabilisasi harga. Hingga akhirnya kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No 71 tentang Penetapan dan Penyimpanan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

"Ada belasan bahan pokok yang diatur dalam payung hukum itu. Salah satunya adalah daging sapi. Kami tidak mau mengulang kesalahan dua kali. Bagaimana kita bersama-sama untuk memperbaiki kondisi ini. Pemerintah saat ini arahnya sudah jelas, yaitu tidak akan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar," tutup Syukur.


(AHL)