Pj Bupati Kendal Curhat ke DPD Soal Dana Desa

Iswahyudi    •    Rabu, 16 Sep 2015 23:06 WIB
dpddana desa
Pj Bupati Kendal Curhat ke DPD Soal Dana Desa
Ilustrasi

Metrotvnews.com, Kendal: Aturan yang tidak jelas membuat program kerja pembangunan daerah terhambat. Salah satunya penggelontoran dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa. Sejumlah aparat desa masih takut untuk menggunakannya.

Penjabat Bupati Kendal, Koento Nugroho Hari Putranto, mengakui hal itu. Menurutnya, banyak pejabat daerah yang tak melaksanakan program pembangunan untuk menghindari risiko melanggar UU. Apalagi banyak aturan yang masih tumpang-tindih.

“Mereka terlalu takut untuk melangkah dan mengambil keputusan. Karena, salah sedikit hukuman penjara menanti,” katanya saat Rapat Kerja dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Rabu (16/9/2015).

Kunto berharap anggota DPD RI memfasilitasi dan mencarikan jalan keluar. “Tujuannya agar aturan tersebut tidak membuat bingung petinggi yang ada di daerah, terutama UU Desa,” tuturnya.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Benny Ramdhani, mengamini apa yang dikeluhkan kepala daerah. Menurutnya, masih banyak perangkat desa ragu-ragu melaksanakan UU Desa, terutama penggunaan dana desa. Ia meminta pemerintah melatih aparat dalam mengelola dana desa.


(UWA)