Pemerintah Diminta Belajar dari Bencana Asap Tahunan

Wanda Indana    •    Kamis, 17 Sep 2015 01:03 WIB
kebakaran hutan
Pemerintah Diminta Belajar dari Bencana Asap Tahunan
Pekerja membantu memadamkan kebakaran di area hutan kerja pusat rehabilitasi dan reintroduksi orangutan BOSF, Samboja, Kalimantan Timur, Senin (31/8). Kebakaran tersebut setidaknya menghanguskan 30 hektar lahan hutan (Foto: Antara)

Metrotvnews.com, Jakarta: Bencana asap sedari dulu sudah terjadi. Namun, setiap kali bencana asap terjadi, pemerintah selalu gagap dan lambat mengambil tindakan. Padahal, bencana asap merupakan bencana tahunan yang kerap terjadi.

"Kita selalu gelagapan, seperti baru pertama kali mengalaminya. Padahal fenomena ini sudah terjadi sejak tahun 1967 di Riau, tahun 1982-1983 di Kalimantan Timur, dan hampir setiap kemarau panjang sejak itu," kata Aktivis Lingkungan, Emmy Hafild, Rabu (16/09/2015).

Emmy menyayangkan banyak korban jiwa yang berjatuhan lantaran bencana asap, terutama anak-anak. Buruknya koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi sorotannya lantaran bencana asap semakin meluas. Kata dia, bencana asap tidak hanya menjadi tanggungjawab Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), tetapi juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan Kementrian Pertanian.

"Pantaskah semua tanggungjawab dibebankan kepada Presiden dan Menteri LHK? Bagaimana tanggungjawab pemerintah daerah dalam hal ini? Bagaimana tanggungjawab Kementrian lain, Kementrian Pertanian dalam mencegah dan menegakkan hukum?," tuturnya.

Wanita yang mendapat penghargaan “Hero of The Planet” oleh Majalah Time pada 1999 ini mengungkapkan, Lahan yang terbakar kebanyakan lahan yang berada dalam konsesi perkebunan yang ijinnya diberikan oleh pemerintah daerah. Pembakaran lain adalah oleh masyarakat untuk berladang atau untuk merambah hutan yang dibiayai oleh cukong-cukong lokal untuk pembukaan lahan sawit. 

"Ini semua berada di bawah pengawasan pemerintah kabupaten dan kota. Selain itu, setiap daerah mempunyai Perda untuk mengatasi kebakaran lahan. Perda ini harus ditegakkan oleh pemerintah daerah. Kemudian ada BNPBD yang seharusnya melakukan pendidikan masyarakat sebelum kebakaran dan pemadaman api pada saat terjadinya kebakaran," ungkap dia.

Emmy menambahkan, pemerintah abai dalam mendidik masyarakat untuk peka terhadap bencana kebakaran lahan. "Kita juga abai membangun aksi bersama mencegah dan menanggulangi kebakaran. Sehingga rakyat kita tidak waspada dan pasif  dalam  mencegah kebakaran, tetapi akan teriak paling keras kalau kebakaran terjadi. Rakyat dan pengusaha setempat itu korban dan sekaligus penyebab kebakaran," tukasnya.

Selain itu, upaya-upaya antisipatif kebakaran lahan sangat minim. Pemerintah baru sibuk ketika dampak kebakaran lahan telah menjalar ke mana-mana hingga ke negeri jiran. Bahkan pada saat asap merajalela, kata Emmy, pemerintah daerah belum mau menyatakan keadaan darurat sambil berharap hujan akan turun segera. Sehingga asap menebal dan meluas dan sudah tidak dapat diekendalikan.

"Kita juga gagal membangun sense of urgency untuk memadamkan kebakaran lahan pada saat api masih kecil dan sporadis. Awal Agustus saya ke Kalimantan Tengah, dan menyaksikan dari pesawat adanya asap dari pembakaran lahan di sekitar kota Palangkaraya, yang dibiarkan dan tidak ada terlihat upaya untuk memadamkannya. Padahal itu lahan gambut, sekali terbakar akan merembet kemana-mana," ujar Emmy.

Emmy mengakui, tahun ini dunia akan dilanda El Nino. Negara yang memiliki perangkat dan sistem pencegahan dan pemadaman hutan secanggi apapun, dalam situasi El Nino, juga bakal mengalami kebakaran. Namun, negara bagian California di AS dan Australia yang selalu mengalami kebakaran lahan dan hutan selalu mendapat respon cepat dan tanggap dari pemerintah di sana.

"Namun kenapa sepertinya kita tidak belajar? Kenapa mesti teriak kepada pemerintah pusat padahal pencegahan yg terbaik dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Ini adalah masalah bangsa, setiap orang Indonesia, one way or another, bertanggungjawab untuk mencegahnya melalui kapasitas masing-masing. Tidak tepat rasanya hanya membebankan ini pada Presiden dan Menteri LHK," pungkas Emmy.


(ALB)